Sumardi, S.H,.MH., Resmi Terpilih Jadi Ketua DPW Peradin Jawa Timur

SURABAYA_,JAWA TIMUR

JAWATIMURNEWS.COM -  Sumardi, SH, MH, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia (DPW Peradin) Jawa Timur dalam Konferensi Wilayah (Konferwil)  PERADIN JATIM. Acara yang digelar di Hotel Mercure Jl. Raya Darmo 68 Surabaya, Sabtu ini, (30/07/2022)  Advokat Sumardi sapaan akrabnya terpilih secara aklamasi.

Konferwil ini bertemakan 'Dengan Konferwil Peradin Jawa Timur Kita Wujudkan Advokat Profesional, Tangguh dan Bermartabat'. Dimana sidang musyawarah dipimpin oleh

Ketua : Ali Muchsin, S. H., M. H

Sekretaris : Suprat, S.H., M. H

Anggota :

- Belly Vidya Satyawan Daniel, S. H., M. H

- Filmon Marvin Williams Lay, S. H

- Ika Arfianti, S. H

"Hasil Konferwil  Peradin Jawa Timur ini bertujuan memperkokoh Peradin Jatim  untuk menjadi Poros Hukum Advokat Indonesia yang berwibawa, bermartabat serta humanis terhadap masyarakat. Agar kedepan hukum menjadi patokan yang akrab, serta adil dari atas kebawah di seluruh tanah air," kata Advokat Sumardi yang baru terpilih di Konferwil Peradin Jawa Timur.

Sementara itu Advokat Filmon M. Lay, SH., selaku Ketua Panitia Konferwil Peradin Jawa Timur mengatakan, acara konferwil ini sukses diselenggarakan berkat kerja keras panitia. Dimana digawangi oleh kami Advokat Filmon M Lay S.H, Ketua Panitia, Advokat Suprat., S.H., M.H., Wakil Ketua Panitia dan Advokat Jang Labobar., S.H., MH., Sekretaris Panitia. 

Acara konferwil Peradin Jatim ini semakin semarak dan berkelas, dengan adanya kehadiran Ketua Umum DPP Peradin yaitu Bapak Ropaun Rambe dan Sekjend Peradin  Bapak Basuki, S.H.,.M.H., MM., serta kehadiran lengkap dari Perwakilan Forkopimda Jawa Timur.   

"Kami sampaikan terima kasih kepada Advokat Sumardi selaku Penanggung Jawab Konferwil  Peradin Jatim dan seluruh panitia yang sudah bekerja dengan baik dan sempurna. Semoga Peradin Jatim tambah kokoh dan kompak selalu," kata Advokat Filmon sapaan akrabnya. 

Sumber : Jtn Media Network 

(Nadia/Setiyanik)

Share:

Selengkapnya

Tuntut Kadisdik di Copot, Puluhan Masa Gelar Aksi Di Depan Dinas Pendidikan Kota Kediri

KEDIRI KOTA_JAWA TIMUR

JAWATIMURNEWS.COM - Puluhanaktivis yang tergabung dalam Aliansi Kediri Bersatu, berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri, Senin (25/7/2022).

Sembari membawa sejumlah poster, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dicopot dari jabatannya karena dinilai melindungi oknum guru yang diduga melakukan pencabulan terhadap siswinya.

Massa juga menggelar teatrikal yang menggambarkan kebejatan IM (57), guru SDN yang diduga melakukan pencabulan terhadap 7 siswinya tersebut.

Sementara, kordinator aksi Arif Fatikunada, Ketua DPC LSM Gerak Indonesia Kediri Raya, dalam orasinya menyampaikan, bahwa tindakan pencabulan yang di duga dilakukan oleh oknum guru SD tersebut sangat di sayangkan sekali. Apalagi tindakan tersebut diduga dilakukan di lingkup sekolah, saat para siswa masih menuntut ilmu untuk belajar.

“Saya meminta kepada Walikota Kediri untuk memecat Kepala Dinas Pendidikan, karena di duga telah melakukan pembiaran pada tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru tersebut,” terang Arif.

Selaras dengan Ketua LSM Gerak Indonesia DPC Kediri Raya, Jeany Claudia Lumowa atau akrab disapa Bunda Naumi, yakni Kornas Team Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), pada kesempatan itu juga meminta Kapolres Kediri Kota untuk memproses kasus pencabulan anak, karena tindakan yang dilakukan sudah menyangkut semua aspek, apalagi trauma yang di timbulkannya sangat besar efeknya pada korban.

Sebelumnya, perwakilan massa sempat berdialog. Dalam pertemuan itu, mereka mendapati fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan telah mengetahui kasus tersebut sejak bulan Juni, sebelum akhirnya IM dicopot sebagai guru pengajar pada 1 Juli lalu.

Mereka juga menyoroti pemecatan oknum guru SD per 20 Juli lalu. Padahal belum ada keputusan hukum apapun yang menjeratnya.

“Tindakan pemecatan di dalam hukum kita jelas keliru, karena belum ada satu pun hukum yang menyatakan tersangka terhadap yang bersangkutan,” tegas Supriyo yang juga menjadi salah satu perwakilan massa dan juga menjadi salah satu Ketua LSM aliansi Kediri Bersatu.

Supriyo menambahkan, Aliansi Kediri Bersatu akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan akan menggelar aksi yang lebih besar ke Polresta Kediri dan Pemkot Kediri, apabila tidak ada tindak lanjut dari kasus tersebut, dan menuntut Kadisdik mundur dari jabatannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Siswanto membantah, jika disebut melindungi terduga pelaku. Dia sudah melakukan langkah sesuai kewenangannya sebagai Dinas Pendidikan. Kini,dia juga mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian.

“Saya sudah melakukan upaya sesuai kewenangan saya, sesuai tupoksi. Dan saat ini saya mendukung penuh proses hukum di kepolisian,” jelas Siswanto.

Siswanto mengaku, pihaknya telah diperiksa oleh penyidik Polres Kediri Kota sebagai saksi dalam kasus ini. Dia telah memberikan keterangannya untuk membantu kepolisian menyelesaikan kasus pencabulan anak tersebut.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pencabulan 7 siswi SDN di Kota Kediri. Total ada 7 saksi diperiksa termasuk IM, terduga pelaku.

Sementara oknum guru, resmi dipecat dari Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Kediri sebagai konsekuensi atas aksi bejatnya. Dia dipecat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Sumber : Jtn. Media Network 

Reporter : Solihudin Yunus / Eka S

Share:

Selengkapnya

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Panja LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021

SAMPANG_JAWA TMUR

JAWATIMURNEWS.COM  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, kegiatan yang di gelar di gedung DPRD Sampang juga digelar Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Sampang atas Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

Kegiatan Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sampang dihadiri Ketua DPRD Sampang Moh Fadol, Bupati Sampang H.Slamet Junaidi, Wabub Sampang H.Abdullah Hidayat,Sekdakab Sampang H.Yuliadi Setiawan, dan Anggota DPRD Sampang serta Pimpinan OPD Pemkab Sampang juga Camat se Kabupaten Sampang.

Moh.Anwari selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang menyampaikan, Anggota DPRD Sampang sebanyak 45 orang ,sementara yang hadir dalam Rapat Paripurna ini 32 orang  sedangkan yang tidak hadir 13 orang dengan keterangan sakit dua orang dan 11 orang ijin.

" Rapat Paripurna Penyampaian  Rekomendasi Panja LHP BPK RI tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama antara DPRD Sampang dan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 telah memenuhi kuorum dan bisa dilanjutkan sesuai tata tertib anggota DPRD Sampang," ucapnya, Senin (18/7/2022).

Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Sampang Agus Khusnul Yaqin menyampaikan, setelah Panitia Kerja melakukan beberapa kali pertemuan internal dan Tim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terdapat catatan dari BPK.

“Pertama sudah dilakukan pembahasan terhadap LHP BPK RI Alhamdulillah hasilnya tidak menemukan catatan dari BPK ,” katanya.

Lanjut Agus menuturkan, setelah sekian lama melakukan pembahasan terhadap rekomendasi BPK dan Panja DPRD merekomendasikan setidaknya bagi sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Panja telah merampungkan tugasnya dan beberapa rekomendasi, setidaknya ada 9 OPD ada catatan yang harus ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing di Kabupaten Sampang. Adapun beberapa rekomendasi tersebut, Pertama, optimalisasi pengelolaan pajak restoran dan PBB, Kedua, tidak memadainya retribusi menara telekomunikasi PPG, ketiga validasi dan verifikasi piutang PBB,” tandasnya.

“ Selain itu yang 4. pengelolaan retribusi pasar didorong berbasis Online, 5. optimalisasi OSS, 6. penguatan perijinan terpadu satu pintu, 7. menyiapkan langkah-langkah data satu di Kabupaten Sampang, 8. meningkatkan pelayanan RSUD sampang dengan meningkatkan SDM yang ada di RSUD, 9. Volume kekurangan perkerjaan fisik, mengoptimalkan konsultan pengawas. 10. pendataan dan penataan aset Daerah. Semoga rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Bupati Sampang,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Sampang, Fadol menyampaikan, bahwa Rapat Paripurna kali ini merupakan rapat lanjutan dari rapat rapat sebelumnya.

“ Ini adalah rapat lanjutan dari Rapat-rapat sebelumnya, baik dari rapat tingkat kepemimpinan, fraksi fraksi, Banmus, Banggar, dan Panja DPRD Kabupaten Sampang,” ujarnya.

Ditempat yang sama Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan, banyak terima kasih kepada DPRD Sampang yang telah memberikan persetujuan atas Raperda menjadi Perda.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menyampaikan terima kasih atas disetujuinya rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,” ujarnya.

Sumber : Jtn Media Network 

(Zahrudin)

Share:

Selengkapnya

Satrio Haris Mendapat Amanah N

 

PASURUAN_JAWA TIMUR

JAWATIMURNEWS.COM - Organisasi kemasyarakatan, Garuda Kencana Nusantara Indonesia, yang lebih dikenal dengan GKNI yang di Komandani Bayu P. Soekarno Putro yang berkantor di Jakarta Selatan,melalui DPD Jawa Timur melantik DPC GKNI Kota Pasuruan, Satrio Haris.SH.MH, sebagai ketua, Sutrisno Pratama sebagai wakil ketua, Elok Mafritah.SE sebagai Sekertaris dan Nadine sebagai bendahara. 

Acara Pelantikan dan pengukuhan Ketua dan anggota GKNI digelar di, Coffe D'IN  Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan hari minggu (3/7/22). Pelantikan dan Pengukuhan GKNI dipimpin langsung oleh Ketua DPD GKNI Jawa Timur Ir. Didik Muadi. Pada kesempatan itu, ketua DPD GKNI Jatim Ir Didik Muadi dengan didampingi sang istri dan juga rombongan yang hadir menyampaikan. "Hari ini saya melantik dan mengukuhkan pengurus dewan pimpinan cabang Pasuruan Raya, dan sudah ada 35 Kabupaten/Kota GKNI sudah berdiri akan tetapi tinggal Ngawi, Lumajang, Blitar yang belum dan tinggal pelaksanaan pelantikan," ujarnya.

Diketahui bahwa GKNI khususnya di

wilayah Jawa Timur menurut Ir Didik

Muadi, hingga saat ini sudah tersebar di 35

kota atau kabupaten, termasuk Pasuruan

Raya. "Kita menjalankan mandat dari ketua

umum pusat DPP yaitu Bayu Soekarno Putra, yang mana beliau ingin meneruskan perjuangan Bapak Insinyur Soekarno presiden pertama Republik Indonesia dengan terus mempertahankan NKRI dan membela masyarakat yang lemah," tuturnya.

Disela acara pelantikan, tampak ketua DPC GKNI Pasuruan Raya Satrio Harris memberikan sebuah kejutan berupa kue ulang tahun sebagai bentuk hormat kepada ketua DPD GKNI Jatim, Ir Didik Muadi di usianya yang ke 61 tahun. Sontak saja, ketua DPD pun merasa sangat terharu dan menangis bahagia karena adanya bentuk perhatian dari orang lain diluar lingkungan keluarga.

Adapula dengan dibentuknya GKNI di

Pasuruan Raya, diharapkan bisa

memberikan manfaat bagi masyarakat

secara luas. "Saya berharap dan berpesan, mudah-mudahan DPC GKNI di Pasuruan Raya ini bisa berkembang dengan baik. Dan saya

yakin betul bisa berkembang, karena ketua DPC Pasuruan Raya juga seorang Lawyer atau pengacara," ujar harapan ketua DPD Jatim, Ir Didik Muadi

Selebihnya Dirinya juga menegaskan kepada seluruh jajaran pengurus yang ada, "Melalui wadah GKNI ini, mari kita membantu untuk kepentingan rakyat sekaligus memberikan bantuan hukum yang pasti kepada masyarakat, karena hukum diatas segala-galanya," tuturnya.

Dikesempatan yang sama ketua DPC GKNI Pasuruan Raya yang terpilih, yaitu Satrio Harris melalui profesinya juga menjelaskan soal pentingnya membantu masyarakat guna memenuhi haknya. "Kita ingin hukum di Pasuruan bisa lebih dikedepankan, apabila ada yang melanggar aturan dan undang-undang. Dan disini kita ingin membantu hak-haknya masyarakat, agar benar-benar seperti diharapkan. Termasuk juga mengenai layanan publik, maka disitu kita singgung soal kinerja apakah sudah dijalankan atau belum itu saja," ujar Satrio Haris.

Sumber : Jtn Media Network 

(Ferry/Shl)

Share:

Selengkapnya