Ketua DPP APINDO Banten Yakub F. Ismail mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait dinamika terkini perihal pemberlakuan pembatasan kuota pemakaian gas PGN (PT Perusahaan Gas Negara).
"Berdasarkan hasil pertemuan itu, hari ini Kamis (15/8) APINDO Nasional telah melayangkan surat kepada Menteri Perindustrian RI dengan tembusan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker); Direktur Utama Pertamina; dan Direktur Utama Pertamina Gas Negara (PGN)," kata Yakub di Banten, Kamis (15/8).
Adapun upaya tersebut, kata Yakub, tidak lain guna mencarikan solusi bagi para pengusaha pengguna gas PGN di Provinsi Banten. Kaitannya dengan itu, DPP APINDO menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh DPN harus mendapat dukungan yang kuat dari seluruh industri dan pengurus APINDO di seluruh kabupaten/kota se Banten agar menjadi ikhtiar bersama.
"Untuk itu, APINDO Banten melalui suratnya Nomor : 489/A3/AP.Btn/VIII/2024 menghimbau kepada seluruh Ketua DPK APINDO Kabupaten/Kota Se-Banten agar bersama-sama dapat menyuarakan dan mengkomunikasikan terkait permasalahan PGN secara serentak baik dengan Pemerintah Daerah serta menyampaikan pernyataannya kepada media," ucap Yakub.
Adapun dalam penyampaiannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kendala di masing-masing Kabupaten/Kota di Banten, pungkasnya.
(Red)
Editor : zahrudin| Red
| JTN RILIS UP BIRO SIDOARJO |
.jpg)
.jpg%20:height=)