Dilihat 1 kali
PASURUAN, JAWATIMURNEWS.COM – Perjuangan ahli waris almarhumah Mbok Djuna untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang kini berdiri Kantor Kelurahan Bukir, Kota Pasuruan, kembali memasuki babak persidangan.
Setelah hampir setengah abad persoalan tersebut bergulir, keluarga ahli waris menilai penyelesaian sengketa justru semakin berlarut-larut tanpa kepastian yang dapat diterima.
Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pasuruan, Kamis, kembali menghadirkan dua agenda hukum sekaligus, yakni praperadilan dan perkara perdata. Namun, rangkaian proses hukum yang berjalan belum mampu menjawab pertanyaan mendasar keluarga ahli waris mengenai keabsahan administrasi pertanahan serta riwayat penguasaan lahan tersebut.
Persoalan ini bermula dari peristiwa tukar guling atau ruilslag pada 1976, sekitar 50 tahun silam, antara almarhumah Mbok Djuna dengan pemerintah desa saat itu.
Tanah sawah milik pemerintah yang berada di lokasi agak masuk ditukar dengan tanah milik Mbok Djuna berstatus Letter C yang lokasinya lebih strategis karena berada di dekat jalan raya.
Persoalan kemudian muncul ketika proses tukar guling tersebut diduga tidak disertai penyelesaian administrasi pertanahan secara lengkap untuk memastikan peralihan hak masing-masing pihak.
Akibatnya, secara administratif, tanah yang dipersoalkan tetap tercatat sebagai aset pemerintah.
Di kemudian hari, Pemkot Pasuruan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 dan mendirikan bangunan Kantor Kelurahan Bukir di atas lahan tersebut. Kondisi inilah yang hingga kini dipersoalkan keluarga ahli waris.
Ironisnya, sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut belum menemukan titik terang.
Gugatan hukum sebelumnya memang pernah ditempuh keluarga, tetapi berakhir dengan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). Putusan NO tersebut bukan putusan yang menyatakan pokok perkara kepemilikan tanah telah dimenangkan salah satu pihak.
Perwakilan keluarga ahli waris, adik H. Munif, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini mendampingi dan memantau perjuangan keluarga di PN Kota Pasuruan.
Namun, ia menyayangkan sejumlah hal dalam proses persidangan, khususnya agenda praperadilan, yang menurut pihak keluarga tidak didahului pemberitahuan secara patut kepada pemohon.
Keluarga juga menilai proses mediasi belum memberikan kejelasan penyelesaian.
Bahkan, muncul persoalan baru terkait rencana pihak pemerintah yang disebut hendak menerbitkan atau mengesahkan dokumen sertifikat baru.
"Kami menolak jika kemudian ada pengesahan atau penerbitan dokumen baru yang justru mengabaikan hak dan riwayat tanah keluarga. Jangan sampai proses administrasi dijadikan jalan untuk mengakhiri persoalan tanpa terlebih dahulu menjawab substansi sengketa," menjadi sikap tegas keluarga ahli waris.
Sertifikat Tahun 2022 Dipertanyakan, Pemkot dan BPN Diminta Transparan
Salah satu persoalan paling krusial yang kini menjadi sorotan adalah penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 pada 2022, sementara almarhumah Mbok Djuna diketahui telah meninggal dunia sejak 2015.
Keluarga mempertanyakan dasar administrasi, proses penerbitan, dokumen pendukung, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
"Bagaimana bisa diterbitkan surat pada 2022, sementara yang bersangkutan (Mbok Djuna) sudah meninggal dunia sejak 2015? Ini yang dipertanyakan keluarga kepada pihak Agraria," ungkap perwakilan keluarga dengan nada kecewa.
Pertanyaan tersebut bukan persoalan sepele. Pemkot Pasuruan dan Kantor Pertanahan/BPN seharusnya mampu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penerbitan sertifikat, riwayat perolehan tanah, serta dokumen yang menjadi landasan pencatatan aset pemerintah.
Jika seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, semestinya tidak ada alasan untuk menghindari penjelasan administratif yang transparan dan dapat diuji secara hukum.
Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dokumen atau persoalan dalam riwayat peralihan hak, hal itu harus ditelusuri secara objektif, bukan dibiarkan menjadi beban ketidakpastian bagi keluarga ahli waris selama puluhan tahun.
Kuasa Hukum: Jangan Gunakan Sertifikat untuk Menutup Persoalan Sejarah Tanah
Kuasa hukum ahli waris dari Kantor Hukum PAS & Partner, Arce Sagitarius, S.H., M.Ad., menegaskan bahwa kliennya keberatan terhadap klaim kepemilikan yang disampaikan Pemkot Pasuruan.
Menurut Arce, sebelumnya pihak pemerintah sempat menawarkan penyelesaian melalui penerbitan sertifikat dengan mendasarkan pada riwayat tukar guling masa lalu. Namun, tawaran tersebut justru dipersoalkan karena riwayat tukar guling yang sama sebelumnya dinilai tidak diakui secara konsisten oleh pihak pemerintah.
H. Munif selaku perwakilan ahli waris secara tegas menolak tawaran tersebut. Keluarga menginginkan penyelesaian yang benar-benar menjawab persoalan hak atas tanah, bukan sekadar penerbitan atau pengesahan dokumen administratif.
"Tiba-tiba diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 oleh Pemkot dan dibangun kantor kelurahan. Ahli waris mempertanyakan, mengapa baru sekarang setelah 50 tahun bangunan dan sertifikat itu diterbitkan?" ungkap Arce.
Di sisi lain, menurut Arce, pihak kuasa tergugat berargumentasi bahwa surat tukar guling tersebut sah secara hukum meskipun didasarkan pada surat pernyataan atau kesepakatan masa lampau.
Namun, ia menilai masih terdapat persoalan formil maupun materiil yang harus diuji, terutama berkaitan dengan riwayat perolehan tanah, keabsahan dokumen, serta proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 pada 2022.
Arce juga menyoroti fakta bahwa Mbok Djuna telah meninggal dunia sejak 2015. Karena itu, menurutnya, dasar dan prosedur penerbitan sertifikat tersebut harus dijelaskan secara terang agar tidak menyisakan keraguan hukum.
Setengah Abad Menunggu, Jangan Biarkan Keadilan Terus Tertunda
Perkara tanah Kantor Kelurahan Bukir kini bukan sekadar persoalan administrasi aset pemerintah.
Sengketa ini telah menyangkut kepastian hukum, transparansi pengelolaan aset daerah, serta perlindungan hak warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik asal tanah.
Pemkot Pasuruan tidak cukup hanya menunjukkan sertifikat sebagai dasar klaim kepemilikan.
Riwayat perolehan tanah, dokumen tukar guling 1976, proses pencatatan aset, hingga dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 pada 2022 perlu dibuka dan dijelaskan secara bertanggung jawab.
BPN juga dituntut memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan prosedur yang berlaku. Jangan sampai pertanyaan mendasar mengenai asal-usul hak atas tanah justru terus menggantung tanpa jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, proses persidangan harus berjalan dengan menjamin hak seluruh pihak untuk memperoleh pemberitahuan dan kesempatan yang patut dalam memperjuangkan kepentingan hukumnya.
Keluarga ahli waris memastikan tidak akan menghentikan perjuangan hukum sebelum memperoleh kejelasan dan penyelesaian yang dianggap adil.
Kini publik menunggu keberanian Pemkot Pasuruan dan instansi pertanahan untuk membuka seluruh fakta administratif yang menjadi pangkal sengketa.
Setelah hampir 50 tahun, sampai kapan persoalan tanah Kelurahan Bukir harus dibiarkan menggantung? Jangan sampai gedung pelayanan publik berdiri megah, sementara persoalan kepastian hak warga yang mengaku sebagai pemilik asal tanah justru tidak kunjung mendapatkan jawaban.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Pemkot Pasuruan dan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan terkait dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 serta dokumen tukar guling 1976 masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan ini. (Sofy Jtn)
Provinsi-Kota-Kategori
PASURUAN
