JAWATIMURNEWS.COM || SAMPANG - Dari 14 Kecamatan perwakilan Puskesmas di Kabupaten Sampang mendatangi Kantor DPRD Sampang, Madura, Senin (22/9/2025).
Kedatangan mereka guna mengadukan nasib sekaligus melakukan audiensi karena tidak di usulkan dalam mengikuti proses pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu oleh Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang.
Belasan Nakes beraudensi si ruang Komisi DPRD dan diterima oleh dua Pimpinan dari unsur Wakil dan Ketua yaitu, Komisi 1 dan IV.
Hadir di acara audensi itu Kepala Dinkes dan KB yang diwakili oleh Sekretaris beserta jajarannya, Kepala BKPSDM dan Kepala Puskesmas Sampang.
Salah satu Nakes dari Kecamatan Karang Penang mengaku telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan berikut data fisik lengkap tetapi tetap tidak diusulkan.
" Bahkan setelah ditelusuri nama saya dan enam rekan lainnya memang terdapat tanda merah, patut diduga ada tendensi tertentu," ujarnya.
Pernyataan dengan nada tinggi disampaikan Nakes dari Puskesmas yang ada di Kecamatan Sokobanah.
" Kami yang mengabdi puluhan tahun dalam konteks ini bukan gagal seleksi melainkan diduga memang tidak diusulkan padahal data sudah lengkap dan sudah disetor, ini bentuk diskriminasi dan kezaliman,"terangnya.
Ditambahkan selain itu potensi ancaman pencabutan status BLUD tahun depan bagi yang protes bisa saja terjadi.
Sementara dalam forum tersebut Moh Iqbal Fathoni Wakil Ketua DPRD menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinkes dan KB.
" Kehadiran Kepala Dinkes dan KB ini penting sebagai pihak yang bertanggung jawab, sehingga dengan demikian hasil audiensi ini belum maksimal," tuturnya.
Ditambahkan, berdasarkan pandangan dari para pihak terungkap ada indikasi adanya intervensi dalam proses ini sehingga pihaknya akan mendorong permasalahan ini hingga tuntas dan transparan.(ZAHRUDIN) - [Rilis Up JTN Biro Sampang]
