ACEH TIMIMUR - Dampak dari Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Timur, sepertinya berdampak serius kepada Pemerintah gampong khususnya pada SILTAP Perangkat Gampong/Desa 2021 dan ini berpeluang juga akan terjadi di tahun anggaran berikutnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Rizalihadi Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur, Jum'at 29/10/2021.
"Pemda Aceh Timur nampaknya lebih berhasrat memotong jerih payah atau uang keringat Perangkat Gampong/Desa yaitu gaji, daripada mengorbankan program lain atau proyek-proyek lain, ujarnya.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur telah bertemu Sekda Aceh Timur dua kali dan hasilnya tetap berhasrat untuk memangkas SILTAP Perangkat Gampong tanpa ada solusi lain yang lebih menyentuh kepentingan Perangkat gampong/Desa.
Kondisi itu sangat berbalik, padahal sekitar kurang lebih 40% RPJM Daerah Pemerintahan Gampong/Desa yang realisasi. Ujarnya
Rizalihadi menambahkan, Yang lebih ironisnya lagi Pemkab Aceh Timur terkesan tutup mata melihat beban kerja perangkat gampong/Desa selama Covid19 ini, tambahnya
"dulu Pemerintah gampong memiliki tekanan soal BLT, ditambah lagi penyelesaian tidak rangkap jabatan dan yang baru ini adalah persoalan Vaksinasi, apakah Pemkab Aceh Timur Tidak melihat itu? Tanya Rizalihadi
"Kami tidak berharap penghargaan dari Pemkab Aceh Timur, minimal gaji atau upah Perangkat jangan dipotong karena itu adalah hak perangkat yang diatur dengan peraturan, itu saja sudah cukup bagi Perangkat Gampong/Desa, kata Rizalihadi
APDESI Aceh Timur pada hari ini telah mengambil sikap Advokasi untuk memperjuangkan yang menjadi Hak Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur dengan menyurati DPRK Aceh Timur untuk beraudiensi dan mencari titik temu sebelum aksi damai terbuka dengan melibatkan seluruh Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh timur sebanyak 514 gampong/Desa turun ke Pusat Pemerintahan untuk menyampaikan dan memperjuangkan Hak Perangkat Gampong. Tuturnya
Kontributor : Saifuddin
.jpg)
.jpg%20:height=)