Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto resmi meluncurkan 120 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Superapps Mojocaakti dan E-Office Desa Digital Service, Rabu (15/5) siang, di Pendopo Graha Majatama.
Langkah ini dinilai sebagai gebrakan Pemkab Mojokerto dalam mendongkrak ekonomi dan kemandirian desa sekaligus mempercepat layanan publik berbasis teknologi.
"Koperasi Desa ini terbentuk untuk memberikan kemakmuran atau peningkatan pendapatan kepada masyarakat desa," tegas Bupati Albarra di hadapan undangan.
Selain itu, Koperasi Merah Putih ini dibentuk atas dasar lima regulasi, mulai dari UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 59/2024, hingga Instruksi Presiden No. 9/2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa. Selain itu, dua surat edaran dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa juga menjadi dasar teknis pelaksanaan.
Bupati yang akrab disapa Gus Bupati itu menyampaikan bahwa hingga saat ini, 120 koperasi telah terbentuk dan tersebar di seluruh kecamatan. Sisanya, sebanyak 184 desa ditarget rampung sebelum 12 Juli 2025.
Langkah cepat ini tak lepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang juga menjadi inspirasi pribadi Gus Bupati.
"Program pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini selaras dengan visi-misi kami yang telah kami buat untuk 5 tahun kedepan, yaitu terkait dengan kemandirian ekonomi, termasuk melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih," tambahnya.
Tak hanya membentuk koperasi, Gus Bupati juga memfasilitasi kerjasama konkret dengan Bulog dan Pupuk Indonesia, agar koperasi desa bisa menjadi distributor resmi bahan pokok. Artinya, warga desa tak perlu lagi kesulitan mencari pupuk dan beras.
"Ketika Koperasi Desa sudah terbentuk, berarti anda bisa sebagai distributor untuk menyalurkan atau menjual beras dan pupuk, maupun bahan pokok untuk berkaitan dengan ketahanan pangan. Artinya pasti mendapatkan keuntungan yang besar ketika kemudian koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik dan dilakukan secara amanah," ujar Gus Bupati yang disambut tepuk tangan hadirin.
Bupati Albarra juga menyatakan bahwa Pemkab Mojokerto telah menyiapkan anggaran, termasuk untuk operasional dan layanan notaris, melalui pergeseran APBD.
Sementara itu, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Kemenkop RI, Krisdianto, menyampaikan apresiasi luar biasa terhadap langkah Pemkab Mojokerto dalam mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih.
"Mojokerto saat ini menjadi kabupaten paling tinggi dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal sudah tersertifikasi AHU-nya. Di Jawa Timur ada 30 jumlah koperasi di Jawa Timur yang sudah mendapatkan AHU, 19 koperasinya adanya di Mojokerto," kata Krisdianto.
Ia memuji kesungguhan Pemkab Mojokerto dalam menjalankan program ini dengan sepenuh hati. Dalam tinjauannya ke berbagai daerah, Krisdianto menyebut Mojokerto sebagai contoh luar biasa, baik dari sisi kepemimpinan daerah maupun sinergi antar instansi.
Krisdianto juga menyampaikan tantangan kepada jajaran Pemkab Mojokerto dan para kepala desa untuk menyelesaikan musyawarah desa khusus (musdesus) seluruh 304 koperasi sebelum akhir Mei 2025. Hal ini agar proses AHU dapat tuntas sebelum akhir Juni sesuai tenggat nasional.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki kedekatan emosional dan historis terhadap gerakan koperasi di Indonesia.
"Intinya Pak Prabowo itu di hatinya selain Merah Putih ya hanya ada koperasi. Program ini murni ide beliau dan didukung oleh setiap Kementrian, Jadi tidak ada alasan sedikitpun kita semua yang hadir disini maupun seluruh Indonesia untuk meragukan hal ini, dan terbukti sampai hari ini semua Kementerian bekerja keras satu persatu untuk mewujudkan dan menyukseskannya," ujarnya.
Program koperasi ini, lanjut Krisdianto, akan didukung penuh oleh Bank Himbara melalui skema pinjaman lunak sebesar Rp. 5 miliar per koperasi desa. Ia menekankan bahwa dana tersebut bukan hibah, tetapi pinjaman dengan skema sangat ringan dan usaha-usaha koperasi akan diarahkan ke enam unit usaha utama seperti apotek, klinik, simpan pinjam, waserba, logistik, dan gudang desa. Kedepan juga akan dikembangkan unit usaha seperti dapur umum (MBG) di setiap koperasi.
"Tujuan dari Koperasi Desa ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, membuka akses pemodalan, pemasaran, kesehatan maupun logistik, serta memutus rantai kemiskinan maupun rantai pasok birokrasi distribusi. Baik itu barang dan jasa, supaya harga jualnya lebih rendah dan mampu diakses atau dimiliki oleh semua masyarakat desa, jadi tidak terpusat lagi di kota semuanya bergerak di desa," tambahnya.
Sebagai pengawas, kepala desa akan berperan sebagai ex officio pengendali koperasi, memastikan koperasi berjalan transparan, amanah, dan profesional. Pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan hingga koperasi dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat desa.
Dengan semangat dari desa untuk Indonesia, peluncuran koperasi dan aplikasi digital desa ini diharapkan memperkuat kemandirian lokal, mendorong perputaran ekonomi dari akar rumput, dan menjadikan desa sebagai motor utama pembangunan bangsa. (BAMS) - [Rilis Up JTN Biro Mojokerto]
.jpg)
.jpg :height=)
