Dilihat 1 kali
MOJOKERTO - Maraknya aktivitas tambang ilegal kembali mencuat terutama di kabupaten Mojokerto persoalan tambang tanpa izin resmi (IUP-OP) ini belum menemukan titik terang meski berbagai pihak terus menuntut penegakan hukum yang tegas.
Dalam hal ini, pimpinan LSM Mojokerto, " Suliono " yang didampingi Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah " KH Asep Syaifudin Chalim " saat jumpa pers yang di Aula Serbaguna, Abdul Chalim,Pacet, Jumat (8/11/2025) pagi menyampaikan, bahwasannya masyarakat sudah jenuh dengan kondisi ini penutupan tambang ilegal selama ini hanya sebatas janji tanpa realisasi yang nyata, tegasnya.
Selanjutnya, dengan melihat kondisi tersebut seluruh LSM yang berada di Mojokerto sepakat membentuk Gerakan Tutup Tambang Ilegal (GTTI), giat tersebut digagas oleh LSM Peduli Lingkungan Hidup yang tak lain bentuk nyata dukungan terhadap Bupati Mojokerto Al Barra untuk menjadikan Mojokerto sebagai daerah yang adil, makmur, dan bebas dari tambang ilegal
Dijelaskan pula, GTTI akan bergerak langsung di lapangan dan langsung menutup aktivitas tambang ilegal bersama masyarakat sekaligus mendapat dukungan sinergi baik dari Satpol PP, Polres, TNI, serta Dinas terkait
Tambahnya, tambang ilegal jelas jelas merusak lingkungan dan merugikan negara dan selama ini tidak ada reklamasi pascatambang, lahan rusak, sumber air terganggu, bahkan menimbulkan korban jiwa ini harus ditutup seperti halnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar seluruh tambang ilegal di Indonesia ditutup tanpa pandang bulu, kami mengemban amanah pidato Presiden Prabowo: ‘Tutup semua tambang ilegal, tak peduli siapa pun di belakangnya.’ Karena itu gerakan ini harus sukses, dengan atau tanpa dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Perlu kita ketahui, selain merusak lingkungan, tambang ilegal juga tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak membayar pajak dan retribusi. Jelas ini merugikan daerah maka kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar berjalan sukses.
Sementara itu, " Prof. Dr KH Asep Syaifudin Chalim " menegaskan bahwa penindakan tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moral dan keselamatan rakyat. Ia bahkan mengaitkan penertiban ini dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan ketegasan terhadap praktik-praktik ilegal di sektor sumber daya alam.
“Ini merupakan seruan Presiden Prabowo menuju Indonesia yang adil dan makmur. Saya berharap semua pihak dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara terbaik dan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.(Bams)
