Dilihat 1 kali
JATIMURNEWS.COM
NGANJUK - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Banyu Biru Djarot, sambangi Dapil & ngopi bersama Guna menyerap aspirasi di Prambon Nganjuk
"Sejauh ini aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Nganjuk ini dalam koridor komisi VII DPR RI," katanya di sela ngopi bersama kades masyarakat Di Home Direktur DMJ logistik Titus Sumarlan .Minggu 28/ juli / 2026. sekira pukul 02.00 wib. Desa Sugihwaras kec prambon .kab Nganjuk
Ia mengatakan, semua keluhan itu adalah masukan dan menjadi aspirasi perjuangan yang dibawa ke pusat.
Kapasitas saya sebagai DPR RI, makanya kalau diperhatikan di sini ini itu kan cukup lengkap ada DPRD Ketua DPRD Nganjuk dan ada pak kades Jadi sebenarnya seluruh keluhan masyarakat ini harus kita perjuangkan," ujarnya. Banyu biru
Ia mengatakan, tinggal sekarang yang menjadi fokusnya harus dilihat masalahnya seperti mengenai UMKM yang harus dikawal bersama di tengah efisiensi yang terjadi seperti sekarang ini.
Desa dan UMKM kan menjadi mitra kami, ya memang memang kondisi perekonomian ini harus kita kawal bersama," ucapnya.
Kita wajar kalau bertemu masyarakat / atau tokoh masyarakat seperti mas Titus, atau ngopi bersama perangkat desa atau kepala desa. Kita bahas politik, kan semua tugas partai politik. Ungkap nya
Hal itu juga merupakan keputusan politik besar. Itu kan secara makro politik keputusannya adalah efisiensi. Menurut saya, efisiensi harus kita jalankan tanpa mematikan kreativitas untuk memperjuangkan aspirasi. Jadi, efisiensi nya itu kita mengkaji dengan kreativitas untuk terus untuk terus merealisasikan aspirasi yang dimintakan ke kita," ucapnya. Banyu biru .
Ia menjelaskan, sengaja turun ke daerah pemilihan untuk menyapa langsung konstituen yang ada di daerah sekaligus untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.
"Di tengah efisiensi dan pertarungan yang bisa menyelamatkan kita itu dengan menjaga pasukan adalah gerilya kerakyatan," katanya.
"Yang pasti memang kegiatan efisiensi ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berpengaruh atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Kalau dengan rakyat kita tidak ada efisiensi. Kecuali memang pembangunan infrastruktur mungkin kita tangguhkan," tuturnya.
Boniman
