MOJOKERTO - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menghadiri High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6) Siang.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga melakukan seremonial kick-off launching East Java Investment Forum (EJIF). Peresmian ditandai dengan peletakan telapak tangan pada totem bersama Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI M. Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, dan Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran.
Mengusung tema 'Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera', Gubernur Khofifah menegaskan bahwa investasi merupakan fondasi penting dalam memperkuat daya saing daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur diminta proaktif membangun sinergi dalam percepatan investasi.
"Ada pekerjaan rumah yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung," ujar Khofifah di hadapan para bupati, wali kota, serta Kepala DPMPTSP se-Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa penguatan investasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem investasi yang sehat dan memberikan kepastian kepada investor.
"Jadi saling menguatkan, we have to improve. Ekosistem yang dibangun dengan komitmen harus dibangun bersama. Ini menjadi penting untuk dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder," imbuhnya.
Menurut Khofifah, HLM yang mempertemukan tiga pilar strategis pembangunan daerah, yakni Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD, menjadi wadah penting untuk membangun perspektif bersama dalam mempercepat kemajuan Jawa Timur di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Dalam paparannya, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Fokus pertama adalah percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan investasi strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan wilayah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, harmonisasi tata ruang menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian lokasi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Jawa Timur.
Fokus kedua adalah percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah sekaligus meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur di tingkat nasional maupun global.
“Percepatan realisasi rencana kawasan industri, peningkatan konektivitas, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama,” paparnya.
Selanjutnya, fokus ketiga adalah penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO), promosi investasi, serta optimalisasi potensi unggulan daerah. Melalui strategi ini, pemerintah daerah didorong menyiapkan berbagai proyek investasi yang telah siap ditawarkan kepada investor berdasarkan keunggulan dan karakteristik masing-masing daerah.
Adapun fokus keempat adalah penguatan kepastian berusaha dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, hingga implementasi Deklarasi Anti-Premanisme guna meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor.
Dengan penguatan empat isu strategis tersebut, Khofifah optimistis Jawa Timur mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.
“Kita akan pastikan supaya investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur,” tegasnya.
Selain investasi, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya peran TP2ED sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat rantai nilai ekonomi lokal.
“Hingga saat ini, 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED,” ungkapnya.
Ia berharap daerah yang belum membentuk TP2ED dapat segera menyelesaikan proses pembentukannya sehingga sinergi percepatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh di seluruh wilayah Jawa Timur.
Di samping investasi dan pertumbuhan ekonomi, perluasan akses keuangan juga menjadi aspek penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, TPAKD memiliki peran strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal.
“Melalui TPAKD, berbagai program pembiayaan produktif bisa menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam menyediakan data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
“Tahun ini kita mengadakan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan sepuluh tahun sekali. Sensus ini tidak hanya mencatat usaha konvensional tetapi juga usaha non-konvensional. Pendataan ini manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kami mewakili BPS menyampaikan apresiasi kepada Ibu Gubernur yang telah memberikan dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026. Kami berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus diperkuat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengapresiasi terselenggaranya forum yang telah memasuki tahun ketiga tersebut. Menurutnya, Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD merupakan instrumen penting dalam mendorong penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan bersinergi dalam meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur. Sinergi harus kuat antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan perekonomian Jawa Timur,” katanya.
Ia menambahkan bahwa implementasi Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD hingga ke tingkat kabupaten/kota menjadi langkah strategis untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan kesepakatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“TP2ED, TPAKD, dan Forum Investasi adalah pilar penting yang kemudian diimplementasikan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur supaya bisa menghasilkan kesepakatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, jajaran perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan sektor investasi dan keuangan.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan 38 DPMPTSP kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan investasi dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur.(Bams)
