BANYUWANGI_JAWA TIMUR
Jswatimurnews.com - Koordinator Netizen Banyuwangi Bersuara, Yahya Umar, memberikan tanggapan atas stigma negatif para netizen menanggapi aksi yang yang dilakukan oleh Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB) pada hari Selasa kemarin, tanggal (21-12-2021) di depan kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
“Memberikan penilaian atau komentar di medsos itu hak setiap individu, silahkan pegiat medsos mengekspresikan pendapatnya bebas. Tetapi perlu diingat, apa yang dilakukan kawan-kawan GARABB juga hak setiap individu. Seperti yang tertuang di undang-undang nomor 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” Kata Bang Yahya sapaan akrab Yahya Umar ketika diwawancarai oleh media. Rabu (22/12/2012).
Menurut bang Yahya, aksi yang dilakukan kawan-kawan GARABB itu baik untuk iklim demokrasi di Banyuwangi. Apalagi saat wakil rakyat diparlemen yaitu DPR tidak bisa menjadi lembaga kontrol dan lembaga yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat, maka sudah selayaknya masyarakat yang mengambil perannya dengan cara langsung turun kejalan menyuarakan aspirasinya.
“Kita tahu sendiri, semenjak Ipuk Fiestiandani dilantik menjadi Bupati Banyuwangi tidak satupun progam yang beliau canangkan ketika kampanye dijalankan. Kemudian tiba-tiba muncul pemberitaan bahwa 1/3 wilayah Kawah Ijen dibagi dengan kabupaten Bondowoso, sampai saat ini tidak jelas masalah tersebut. Padahal kita tahu bahwa Kawah Ijen merupakan icon kebanggaan masyarakat yang sudah terkenal sampai ke mancanegara.” Urainya.
Lelaki asal kelurahan Lateng ini menambahkan, seharusnya masyarakat Banyuwangi berterima kasih dan bersyukur masih ada orang-orang yang menyempatkan waktu dan pikirannya untuk memikirkan keadaan Banyuwangi disituasi yang sulit seperti ini.
“Jika di Banyuwangi sudah tidak ada lagi orang yang mau turun ke jalan menyampaikan aspirasi terus bagaimana nasib kota kita kedepannya. Apakah warga Banyuwangi harus menyanjung dan memuji Bupati saja. Ya, tolong dibedakan antara mengkritisi dan sensi, tolong dibedakan juga antara pendukung dan penjilat,” Terangnya.
Pihaknya juga menambah Ipuk Fiestiandani sebagai bupati Banyuwangi harusnya juga koperatif dan sportif dengan orang-orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Karena jika mereka melakukan kritik dan demonstrasi pasti berdasarkan diskusi dan kajian sebelum melakukan tindakan.
“Para netizen silahkan menilai atau berkomentar di media sosialnya, namun sebelum menilai atau berkomentar hendaknya dilihat dan dipelajari dulu sebab-musababnya (alasannya). Dan kepada Ipuk Fiestiandani Bupati Banyuwangi janganlah anti kritik, karena kritik itu merupakan konsekwensi pejabat publik di negara demokrasi.” Imbuh bang Yahya.
Sementara itu, ketika dimintai komentar terkait tanggapan negatif warganet melihat aksi yang dilakukan GARABB, Bondan Madani Koordinator Umum GARABB mengatakan itu merupakan resiko dari pergerakan dan merupakan konsekwensi ketika melakukan kritik terhadap pemerintah.
Dirinya mengaku tidak terkejut melihat komentar beragam bahkan menghujat kelompoknya setelah melakukan aksi dan membakar foto mantan Bupati dan Bupati Banyuwangi (Suami-Istri). Cuma dirinya sedikit kaget ketika muncul di pemberitaan bahwa GARABB disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“GARABB itu merupakan organisasi taktis tempat bernaungnya para aktivis, jadi siapa saja dan elemen mana saja boleh keluar masuk GARABB. Namun ketika di sini, tentu aktivis maupun elemen yang bergabung didalamnya harus menanggalkan almamater lembaganya dan kepentingan dirinya serta harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kami,” ujarnya.
Alumni muda HMI ini menambahkan, berkaitan dengan aksi yang telah dia gagas dan jalankan bersama aktivis yang lain merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap Banyuwangi. Pihaknya pun mengaku akan tetap konsisten menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah meskipun tantangan dan rintangan yang akan menghadang sangat berat.
“Kami secara personal tidak membenci mantan Bupati Abdullah Azwar Anas dan Bupati Banyuwangi saat ini Ipuk Fiestiandani, kami mengkritisi peninggalan permasalahan yang belum terselesaikan dijaman suaminya dan harus selesai dijaman istrinya. Karena menurut hematnya, kebijakan pemerintah merupakan objek kritik yang sah di kritisi oleh rakyat. Karena mereka berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat,” tambah Bondan.
Sebagai penutup Bondan berpesan, silahkan masyarakat Banyuwangi menilai dan berpendapat bahkan menjelek-jelekkan maupun menghujat. Karena pihaknya berpegang teguh dengan filosofi Jawa Becik Ketitik Olo Ketoro.
“Seperti kata Wiji Thukul: bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah kebenaran pasti terancam.” Pungkasnya dengan tersenyum.
(Aji)
.jpeg)
.jpg)
.jpg :height=)
