BANGKALAN
JAWATIMURNEWS.COM - Aliansi Jurnalis Bangkalan (AJB) kembali melakukan kajian rutin mingguan yang topiknya masih tetap di "arah kebijakan penyusun ABPD Bangkalan tahun anggaran 2022", Rabu (19/1/2022).
Pemateri kali ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Moh. Taufan Zairinsyah, MM yang datang beserta Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Abdul Aziz.
Kepada peserta yang datang, Sekda menjelaskan secara umum terkait penganggaran APBD Bangkalan baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaannya.
"Seperti diketahui bersama, APBD merupakan hasil dari Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten karena kita (Pemkab. Red) membutuhkan banyak masukan terkait APBD sehingga nantinya harapannya sesuai dengan visi dan misi bapak Bupati," ucapnya.
Taufan juga mengatakan bahwasanya Bangkalan hari ini masih bergantung kepada Pemerintah pusat dan Provinsi, sehingga kebijakanpun masih terkait dengan hal tersebut.
"Bangkalan merupakan kabupaten penghabis dan bukan penghasil, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebagian besar APBD kita itu diperoleh dari Pemerintah pusat dan Provinsi. Tentunya hal itu berpengaruh pada kebijakan-kebijakan bupati, sehingga wajar APBD kita lebih dari 50% habis di belanja pegawai, tapi memang hal tersebut sudah diatur oleh pusat," jelasnya.
Kadis BPKAD Abdul Aziz bahkan secara spesifik menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bangkalan itu hanya 10% dari total APBD yang ada di tahun 2022 ini.
"PAD kita totalnya hanya menyumbang kurang lebih hanya 10% dari total APBD, sehingga wajar kalau belanja modal kita kecil karena memang pemerintah pusat melarang hal tersebut karena kita memang tidak mampu," cakapnya.
Terkait PAD yang kecil baik Taufan dan Aziz menerangkan, bahwasanya beberapa saat yang lalu Pemkab melakukan studi banding ke Kabupaten Kendal yang notabene APBD nya hampir sama dengan Bangkalan, akan tetapi Kendal memiliki zona industri dan pelabuhan yang tentunya akan mendongkrak drastis PAD mereka di masa yang akan datang.
"Beberapa saat yang lalu kami melakukan studi banding ke Kabupaten Kendal, dimana APBD mereka itu hampir sama dengan Bangkalan, akan tetapi mereka memiliki zona industri dan pelabuhan yang tentunya akan mendongkrak PAD mereka di masa depan, tapi untuk membangun itu semua, mereka membutuhkan waktu 20 tahun untuk mendatangkan investor, jadi kuncinya ada di investor, semakin cepat kita mendapatkan investor semakin cepat juga kita mewujudkan Bangkalan Sejahtera," pungkas Sekda.
Kepada rekan media, Sekda berpesan bahwa pers juga merupakan pilar yang penting dalam pembangunan dimana dengan adanya pers, masyarakat akan mengetahui arah kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran selama yang disampaikan (berita. Red) itu dengan benar, tepat dan berimbang.
Bertempat di sekretariat AJB jalan RE. Martadinata kelurahan Mlajah kecamatan Bangkalan, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan menarik untuk diikuti.
Sumber : Jtn Media Network
(Niea)
