JAWATIMURNEWS.COM
MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan dokumen bersama dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (4/9/2025), yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan legislatif dan dihadiri Bupati Madiun, Hari Wuryanto.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, menjelaskan bahwa KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
> “Rincian teknisnya memang akan dibahas lebih lanjut di pembahasan APBD. Tapi KUA-PPAS ini ibarat buku induk yang menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Mujono.
Menurutnya, program-program prioritas yang telah dirumuskan telah diselaraskan dengan visi-misi kepala daerah, serta mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. DPRD, kata Mujono, akan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program yang dianggap strategis bagi masyarakat.
Sementara itu, laporan Badan Anggaran DPRD menyebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,05 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp2,12 triliun. Ini berarti terdapat defisit anggaran sebesar Rp79 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto senilai yang sama, sehingga struktur APBD tetap berada dalam posisi seimbang.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan 18 program prioritas untuk tahun 2026. Program tersebut antara lain meliputi penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga pengelolaan kawasan permukiman.
> “Semua program ini kami arahkan untuk mendukung visi daerah Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja), serta menyelaraskan dengan program nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subiyanto dan kebijakan strategis pemerintah provinsi,” jelas Hari Wuryanto.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa fokus utama pembangunan pada tahun mendatang mencakup penurunan angka kemiskinan hingga di bawah rata-rata Jawa Timur, perluasan layanan kesehatan gratis, serta penguatan ketahanan pangan lokal.
> “Kami ingin posisi Kabupaten Madiun kembali meningkat. Minimal, kami berharap bisa kembali masuk lima besar daerah dengan kinerja pembangunan terbaik, seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.
Pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat ikut memberikan dukungan agar implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.(Aryo.S)
