MOJOKERTO - Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan Daerah di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Kamis (20/11) malam. Penandatanganan dilakukan bersama BPS Kabupaten Mojokerto, bersamaan dengan 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur dan BPS masing-masing daerah.
Langkah ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan yang presisi dan berbasis bukti.
Dalam arahannya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menegaskan keakuratan DTSEN menjadi penentu ketepatan penyaluran intervensi pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurutnya, kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan BPS menjadi kunci keberhasilan pemutakhiran data.
"Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak," ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Selain memastikan dampak bagi penerima, kesesuaian DTSEN dengan kondisi riil di lapangan juga mempermudah integrasi program pemerintah pusat dan daerah. "Sehingga ego sektoral bisa dihindari," tambahnya.
Mensos juga menyebut, komitmen kolaborasi pemutakhiran DTSEN telah ditunjukkan oleh pemerintah daerah bersama BPS kabupaten/kota se-Jawa Timur melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka mendukung pembangunan daerah. MoU ini merupakan langkah strategis menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
"Saya menginformasikan bahwa data kami sudah baik, belum semuanya tepat sasaran, tetapi jika dibandingkan enam sampai tujuh bulan lalu, data kami saat ini semakin akurat," kata Mensos.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menekankan bahwa akurasi data khususnya DTSEN sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengendalian inflasi dan stabilitas pangan. Menjelang Natal–Tahun Baru dan Ramadhan, kebutuhan masyarakat meningkat sehingga data yang presisi diperlukan untuk memastikan distribusi komoditas tepat sasaran.
"Data akan sangat menentukan bagaimana sasaran sembako, mulai dari perbandingan harga hingga pergerakan harga. Apalagi menjelang Nataru dan puasa, dinamika kebutuhan masyarakat pasti tinggi," jelas Khofifah.
Ia menegaskan, inflasi di Jawa Timur masih terkendali berkat koordinasi rutin dengan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah memastikan distribusi komoditas pangan berjalan optimal.
"Pastikan distribusi SPHP, gula, dan minyak, baik melalui Food ID maupun Bulog. Hari ini selain penandatanganan MoU, kita sekaligus memitigasi ketersediaan sembako di daerah," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan kolaborasi pemerintah daerah di Jawa Timur memperkuat upaya pemutakhiran DTSEN di seluruh kabupaten/kota. Ia juga memperkenalkan aplikasi Singosari, hasil kolaborasi BPS dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menjadi platform data potensi desa.
"Aplikasi Singosari ini menjadi dashboard lengkap, tidak hanya level provinsi tetapi kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa. Ini bisa digunakan pemda untuk merumuskan kebijakan," ujar Amalia.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini memperkuat sinergi Pemkab Mojokerto bersama BPS dalam menyediakan data statistik yang lebih akurat dan terintegrasi. Kehadiran Wabup Rizal menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas data, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat.(Bams)
