SIDOARJO, -Pekerjaan paving jalan di Desa Durung Banjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, menuai sorotan tajam. Pasalnya proyek yang diduga bersumber dari dana Pokok Pikiran (pokir) anggota DPRD ini terkesan dikerjakan asal-asalan curat marut bahkan tanpa papan informasi proyek disinyalir sengaja sembunyikan transparansi publik
Lebih miris lagi, proyek ditempatkan di area lahan kaplingan serta jalan buntu. Menunjukan jika proyek layak dinilai jauh dari prinsip kepentingan umum.
Pantauan di lapangan memperlihatkan tidak adanya satu pun papan proyek yang menjelaskan sumber anggaran, nilai kegiatan, pelaksana, maupun jangka waktu pekerjaan. Kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan publik dan mendasar. Kemana transparansi penggunaan uang publik? Dana Pokir, Aspirasi Rakyat atau Kepentingan Tertentu?
Sejumlah isu di masyarakat menyebut jika proyek tersebut berasal dari dana pokir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Gerindra inisial (BBG) halnya juga diperkuat dari keterangan Kepala Dusun (Kasun) saat ditemui dilokasi dekat proyek.
“Logika,. jika dana pokir seharusnya untuk akses umum. Bukan justru malah dilokasi kaplingan apalagi jalan buntu. Jadi wajar jika kami masyarakat curiga," tandas salah satu warga.
Sementara berdasarkan isu yang santer mencuat dilingkungan desa, besaran nilai anggaran proyek pokir mencapai kisaran Rp.300jt. Dan warga mengaku tidak pernah dapat penjelasan apapun terkait hal tersebut. Termasuk status hukum tanah dilokasi pekerjaan, dasar penentuan lokasi, serta mekanisme aspirasi yang menjadi dasar pengajuan pokir.
Karenanya pekerjaan pavingisasi jalan di area kaplingan dan jalan buntu tersebut, memicu munculnya isu miring dan pertanyaan krusial di masyarakat yang dikaitkan dengan kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu.?
Secara prinsip, penggunaan anggaran negara dan daerah tidak diperbolehkan dilakukan di atas tanah milik pribadi atau tanah kaplingan yang belum berstatus fasilitas umum (fasum/fasos), kecuali telah dihibahkan secara sah dan dapat diakses publik.
Artinya proyek pavingisasi dilokasi lahan kaplingan yang statusnya belum jelas tersebut, potensi bertentangan dengan prinsip mengenai pengelolaan keuangan negara. Yang transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Namun tidak dengan proyek pokir tersebut, mulai pekerjaan berlangsung hingga kini belum ada klarifikasi dalam bentuk apapun dari pemerintah desa maupun anggota DPRD yang disebut. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap pejabat publik.
Adapun sikap diam tidak kooperatif ini justru memperlebar ruang spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Karena publik berhak untuk mendapat pelayanan informasi yang transparan.
Warga menegaskan tidak menolak pembangunan, namun menolak praktik yang terkesan tertutup dan tidak berpihak pada kepentingan umum.
“Kami hanya minta kejelasan. Kalau uang negara dipakai, publik wajib tahu. Kalau lokasinya janggal, aparat harus turun,” tegas warga lainnya.
Atas kejadian ini masyarakat khususnya warga Desa Durung Banjar, mendesak DPRD dengan Tupoksinya sebagai representasi suara rakyat dan penjaga prinsip (checks and balances demokrasi) serta Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Internal untuk bertindak tegas tanpa tebang pilih.
Warga juga berharap pihak-pihak yang terkait memberikan responsifitas cepat dan profesional segera lakukan audit proyek paving yang di pasang di tanah kapling dan gang buntu tersebut guna memastikan penggunaan uang negara benar-benar sesuai aturannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. (Jtn-Red)
