Dilihat 1 kali
TULUNGAGUNG - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan kerja resmi ke Kabupaten Tulungagung, Jumat (15/5/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati ini aimed untuk memvalidasi kesiapan infrastruktur sekaligus melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari prioritas pemenuhan gizi nasional.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Ahmad menegaskan komitmen penuh regional untuk menyukseskan agenda kesehatan dan gizi tersebut.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Kami menyambut baik kehadiran tim ahli dari pusat. Sinergi antara kebijakan nasional dan eksekusi di daerah adalah kunci agar manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Tulungagung,” ujar Ahmad.
Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Njoto Suwignyo, yang memimpin rombongan, menjelaskan bahwa tujuan utama kehadiran pihaknya adalah memberikan asistensi teknis serta memastikan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran gizi berjalan sesuai regulasi terbaru.
Dalam kesempatan tersebut, tim BGN juga melakukan sosialisasi optimalisasi program bersama Satgas Kabupaten dan mitra Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPBG).
Data yang disampaikan menunjukkan, hingga saat ini tercatat sebanyak 140 mitra SPPBG di wilayah Tulungagung. Namun, dalam koordinasi awal tersebut, baru 50 mitra yang hadir dan berpartisipasi.
Njoto menegaskan bahwa, infrastruktur dapur menjadi syarat mutlak dan prioritas utama penilaian. Fasilitas harus layak, higienis, dan memiliki sanitasi yang baik, yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menanggapi adanya sejumlah SPPBG yang saat ini dihentikan sementara atau disuspend karena belum memenuhi persyaratan SLHS, Njoto menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang mematangkan langkah percepatan. Solusi yang ditempuh berupa penerbitan rekomendasi manual yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan agar operasional dapat segera berjalan kembali.
Pihak BGN juga menegaskan peran strategis tenaga Ahli Gizi yang dinilai menyumbang sekitar 60% keberhasilan operasional program MBG. Tugas pokok mereka meliputi penghitungan kebutuhan gizi spesifik per kelompok penerima manfaat mulai anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui, penentuan takaran atau gramasi makanan, serta pengawasan keamanan pangan dan teknik penyajian bersama tenaga pengolah makanan.
Terkait temuan di lapangan, seperti kasus adanya benda asing dalam makanan yang sempat menjadi sorotan, Njoto mengklarifikasi bahwa hal tersebut masuk dalam ranah tanggung jawab teknis juru masak atau pengolah makanan. Meski demikian, ia mengingatkan para ahli gizi untuk tetap teguh pada prinsip profesionalisme dan integritas.
“Ahli gizi harus tetap independen. Jangan takut kepada pemilik SPPBG jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan. Integritas mereka adalah jaminan kualitas program ini,” tegas Njoto.
Untuk memastikan pemerataan jangkauan program hingga ke wilayah pelosok yang belum terlayani, BGN telah merumuskan dua strategi akselerasi. Pertama, membuka peluang pembangunan dapur mandiri di daerah kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kedua, mendorong kemitraan lokal agar segera mendaftarkan fasilitas dapur umum miliknya untuk disesuaikan dengan standar nasional.
“Saya berharap Tulungagung menjadi pionir dalam pengelolaan gizi. Dengan masyarakatnya yang cerdas dan semangat juang tinggi, program ini diharapkan mampu menyalurkan makanan aman dan bergizi sesuai petunjuk teknis,” tambah Njoto.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Satgas Kabupaten Tulungagung, Bagus Kuncoro melaporkan progres pemetaan wilayah dan distribusi logistik. Sementara itu, Joko Ibrahim selaku perwakilan mitra SPPBG menyampaikan gambaran riil mengenai kesiapan fasilitas dapur dan armada distribusi di lapangan.
Melalui hasil verifikasi dan koordinasi ini, Kabupaten Tulungagung ditargetkan mampu menjadi proyek percontohan atau pilot project bagi daerah lain dalam penerapan program gizi nasional yang efektif, transparan, dan tepat sasaran. (Yul/JTN)
