Dilihat 1 kali
KOTA MOJOKERTO – Komisi I DPRD kota Mojokerto adakan kunjungan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, acara tersebut disambut langsung jajaran Dinas pengelola perpustakaan kontainer dan para pustakawan kota Mojokerto, Rabu (8/7/2026) pagi.
Di dalam ruang pertemuan, Komisi I DPRD kota Mojokerto bersama jajaran Dinas Perpustakaan dan kearsipan kota Mojokerto mengalir diskusi tentang masa depan literasi dan ingatan kota.
" Dra. Hj. Enny Rahmawati, M.Si. selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, menyampaikan, perpustakaan itu adalah layanan dasar di bidang pendidikan yang mana posisinya meskipun berdiri sendiri tapi sangat membantu untuk anak-anak yang terkait dengan pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, " Enny Rahmawati " membuka langsung data yang ia terima, untuk bantuan dari pusat memang ada namun bentuknya non-fisik dan penggunaannya terbatas.
Saya minta dari pihak perpustakaan kira-kira anggaran apa yang kita perjuangkan, dari pusat itu ada kan nonfisik, sedangkan peruntukannya sudah tidak bisa untuk pengadaan dan sebagainya, hanya untuk kegiatan,” ucapnya.
Raalisasi anggaran untuk kegiatan baru sekitar 45% untuk hal yang paling mendasar, pengadaan buku, justru masih sangat minim. Memang perpustakaan ini minim agar anyare dan kami mendorong untuk mengajukan pihak terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan.
“Anyare” bagi Enny artinya pembaruan. Sesuatu yang segar. Agar perpustakaan tidak hanya jadi tempat yang dikunjungi saat butuh, tapi jadi tempat yang dirindukan.
Tambahnya, kota Mojokerto saat ini memiliki 5 layanan perpustakaan kontainer dan 2 perpustakaan kelurahan yang letaknya strategis, dekat dengan permukiman namun tantangan terbesarnya adalah membuat warga mau datang kembali.
Ajukan saja yang terkait dengan kebutuhannya termasuk pengadaan buku, karena buku ini berjalan. Artinya berjalan itu dari kontainer-kontainer layanan yang ada di Kota Mojokerto tentunya harus ada upgrade, harus berputar. Tidak hanya berputar dari konten ini.
Ia membayangkan, bulan ini ada buku keterampilan, bulan depan ada novel, lalu ada komik edukasi, buku parenting, hingga bacaan ringan “jajanan sekolah” yang disukai anak-anak, jelasnya.
" Enny Rahmawati, mengapresiasi langkah Dinas yang kini sudah memiliki pustakawan ASN.
“Di perpustakaan ini sudah banyak inovasi dengan adanya pustakawan yang sudah ASN ini sangat membantu tinggal dorong anggarannya harus disesuaikan.
“Anggaran buku ini akan bermanfaat ketika pustakawan bisa mempromosikan kepada masyarakat sudah banyak berminat dengan buku-buku yang mereka inginkan.
Setelah perpustakaan, perhatian ketua Komisi I DPRD kota Mojokerto beralih ke arsip, ia mengakui belum sempat bertemu langsung dengan arsiparis namun ia memahami betul betapa vitalnya fungsi arsip.
“Tentunya arsip itu meskipun dikatakan banyak yang mendengarkan itu kan hanya sebuah hasil dari apa yang dilakukan, itu sangat penting, baginya arsip adalah penjaga sejarah dan ia harus bertahan puluhan tahun.
“Karena arsip itu paling tidak harus sekian puluh tahun masih ada. Kalau tempo hari itu sekitar 20 tahunan, ya sekarang ada arsip digital, arsip manual,” jelasnya.
Ia memberi contoh yang dekat dengan kehidupan warga.
“Dibutuhkan kapan pun. Bisa kan orang itu ijazah terbakar, mungkin bisa di arsip di sana. Nikahnya hilang masih ada sisanya. Laporan pertanggung jawaban sampai sekian dibutuhkan harus ada dia, nilainya setinggi itu dan meminta agar arsip tidak lagi dipandang sebelah mata.
“Makanya tidak boleh memandang sebelah mata. Harus yang profesional ada arsiparis, termasuk tempat untuk menyimpan arsip yang representatif sesuai dengan standarnya,” tegasnya.
Standar kearsipan modern, bukan sekadar ruangan bagaimana ruangannya? Berapa suhunya? Bagaimana apa ini namanya? yang digunakan beda. Tidak bukan rak kayu. Yang tahan api, tahan air, tahan binatang-binatang,” terangnya.
Ia menyayangkan, hingga kini Kota Mojokerto belum memiliki depo arsip yang benar-benar representatif dan sesuai standar nasional.
Menutup pertemuan yang berlangsung hangat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, " Enny Rahmawati " menyampaikan komitmennya.
“Kami di Komisi I akan mendorong agar kebutuhan dasar perpustakaan dan kearsipan ini masuk dalam pembahasan anggaran. Bukan hanya untuk kegiatan, tapi untuk pengadaan buku, inovasi layanan, dan pembangunan sarana arsip yang layak, jangan sampai kita bicara tentang pendidikan dan transparansi pemerintahan, tapi tempat kita menyimpan ilmu dan bukti kerjanya justru tidak kita urus,” pungkasnya.
Harapannya, buku-buku akan terus diperbarui, dan arsip-arsip akan terus dijaga. Karena kota yang hebat bukan hanya kota yang membangun fisik. Tapi juga kota yang merawat pikiran dan ingatannya. (Bams/Adv).
