Dilihat 1 kali
PASURUAN — Persidangan sengketa tanah yang berkaitan dengan lahan Kantor Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, kembali harus ditunda. Perkara yang diajukan para ahli waris Mbah Juna tersebut sedianya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan, Kamis (8/10/2026).
Penundaan kali ini terjadi setelah Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat IV, Zubaidah, tidak hadir di ruang persidangan. Kondisi tersebut kembali membuat proses perkara belum dapat memasuki tahapan berikutnya sebagaimana agenda yang telah ditetapkan.
Padahal, dari total 19 penggugat, sebanyak 12 ahli waris hadir langsung ke pengadilan. Di meja penggugat, kehadiran diwakili Muhammad Munif, M. Syukur, dan Abdul Wahid.
Sejumlah ahli waris lainnya juga tampak hadir, di antaranya Ummawan Ningsih binti M. Ali, Nazzilatur Rohmah binti Muhammad Thoyib, Asrorul Maula bin Muhammad Thoyib, Nasihat binti Badri, Nafisah binti Badri, Khairul bin Badri, Mas'udah binti Badri, Nur Saidah binti M. Ali, Latifah, serta Muhammad Muzayyanah binti M. Ali.
Kehadiran para ahli waris tersebut menunjukkan bahwa pihak penggugat tetap datang mengikuti proses persidangan meski harus kembali menghadapi penundaan.
Di sisi lain, ketidakhadiran kuasa hukum penggugat dan Tergugat IV menjadi perhatian dalam perjalanan perkara yang menyangkut persoalan tanah yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut.
Majelis Hakim kemudian memutuskan persidangan ditunda dan dijadwalkan kembali pada Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB.
"Sidang ditunda ke hari Kamis minggu depan, tanggal 15 Oktober 2026. Para pihak yang sudah hadir harap hadir kembali jam 9 pagi tanpa dipanggil ulang. Jaga komunikasi dan beri tahu kuasa hukumnya untuk hadir minggu depan karena kita akan menunjuk mediator," tegas Ketua Majelis Hakim sebelum mengetukkan palu tiga kali.
Jangan Sampai Perkara Berlarut
Dalam persidangan, Majelis Hakim juga mengonfirmasi persoalan penyesuaian alamat para penggugat. Hakim menjelaskan bahwa penetapan dan proses pemanggilan telah disesuaikan dengan data alamat yang tercatat dalam sistem e-Court.
Relaas panggilan juga disebut telah disampaikan berdasarkan data alamat tersebut.
Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan bahwa pada persidangan mendatang, seluruh prinsipal penggugat tidak harus hadir secara bersamaan apabila telah diwakili kuasa hukum yang sah.
Namun, penundaan kembali ini menjadi catatan tersendiri bagi para pencari keadilan. Perkara yang menyangkut tanah dan hak para ahli waris tentu membutuhkan proses yang tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan kepastian waktu dan kepastian tahapan persidangan.
Para ahli waris yang telah datang ke pengadilan tentu berharap proses perkara tidak terus tersendat akibat persoalan kehadiran pihak maupun kuasa hukum.
Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan tanah yang menurut pihak ahli waris memiliki sejarah panjang sejak proses tukar guling pada 1976. Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana PN Pasuruan memastikan persidangan berikutnya dapat berjalan efektif dan seluruh pihak yang berkepentingan memenuhi kewajibannya dalam proses hukum.
Persidangan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB, dengan agenda yang disampaikan Majelis Hakim akan mengarah pada penunjukan mediator.(Sofy/SGL.JTN)
Provinsi-Kota-Kategori
KOTA PASURUAN
