Dilihat 1 kali
PASURUAN, JAWATIMURNEWS.COM - Sengketa tanah yang berkaitan dengan lokasi Kantor Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, kembali menjadi sorotan. Ahli waris almarhum Mbah Djona bersama kuasa hukumnya dari Firma Hukum PAS & Partners, Arce Sagitarius, membentangkan banner di depan kantor kelurahan setempat, Sabtu (10/10/2026), sebagai bentuk perjuangan menuntut kepastian hukum atas tanah yang mereka klaim sebagai hak milik keluarga.
Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan melalui jalur hukum atas sengketa yang menurut pihak ahli waris telah berlangsung hampir setengah abad. Mereka mendesak Pemerintah Kota Pasuruan, khususnya Wali Kota Adi Wibowo, agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kuasa hukum ahli waris, Arce Sagitarius, menegaskan bahwa masyarakat yang mencari keadilan tidak boleh menyerah ketika menghadapi persoalan hukum yang berlarut-larut tanpa kepastian.
“Menurut saya, sudah saatnya masyarakat pencari keadilan melakukan perlawanan secara hukum. Ketika hak yang diyakini menjadi milik masyarakat belum memperoleh kepastian, maka jalur hukum harus terus ditempuh. Perlawanan ini bukan berarti bertindak di luar aturan, melainkan memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang sah,” tegas Arce Sagitarius.
Menurutnya, persoalan sengketa tanah tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan memberikan respons yang transparan serta membuka ruang penyelesaian berdasarkan dokumen, riwayat tanah, dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Minta Wali Kota dan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan
Selain meminta perhatian Wali Kota Pasuruan, pihak ahli waris juga berharap Presiden Republik Indonesia serta jajaran kepolisian, mulai dari Kapolri, Kapolda Jawa Timur, Kapolres hingga Kapolsek, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Pihak ahli waris menyatakan bahwa persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur pada 2016. Namun, berdasarkan keterangan mereka, hingga 2026 belum ada penyelesaian yang memberikan kepastian sebagaimana diharapkan.
Atas dasar itu, mereka meminta adanya kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk langkah yang telah dilakukan oleh pihak berwenang.
Arce Sagitarius berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan tuntutan masyarakat yang tengah memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.
“Kami berharap Pemerintah Kota Pasuruan dan aparat penegak hukum benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian, keterbukaan, dan penyelesaian berdasarkan hukum. Jika memang ada persoalan terkait status tanah, semuanya harus dibuka secara objektif melalui bukti dan dokumen yang sah,” lanjutnya.
Menunggu Kepastian Penyelesaian
Bagi pihak ahli waris, perjuangan tersebut bukan semata-mata persoalan penguasaan tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hak dan penyelesaian sengketa secara adil. Mereka berharap persoalan yang disebut telah berlangsung puluhan tahun itu tidak terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
Penyelesaian sengketa membutuhkan penelusuran riwayat tanah, pemeriksaan dokumen pertanahan, serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Dengan demikian, status dan dasar penguasaan tanah dapat dinilai berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kota Pasuruan maupun Polda Jawa Timur mengenai tuntutan terbaru ahli waris dan perkembangan laporan yang disebut telah disampaikan pada 2016.
Pihak ahli waris berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberikan tanggapan serta memastikan persoalan tersebut memperoleh penanganan yang transparan, objektif, dan berkeadilan.
Prinsipnya, ahli waris meminta kepastian hukum, sementara penentuan status kepemilikan tanah tetap harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang berlaku.(Sofy.JTN)
Provinsi-Kota-Kategori
KOTA PASURUAN
