 |
| Foto: Ketua GMNI Jawa Timur Muhammad Ageng Dendy Setiawan,SI.Kom |
Seiring dengan estafet momentum Pemilihan Umum 2019 yang akan datang, tentunya dapat menarik antusiasme jutaan masyarakat Indonesia. Seringkali pesta demokrasi menuai banyak gejolak dan masalah, baik dari pihak penyelenggara ataupun dari pihak pasangan calon, apabila tidak ada ketegasan peraturan atau pengawasan lebih.
Salah satu faktor yang kerap kali menjadi pemicu kontroversi adalah money politic. Penyalahgunaan aturan terkait, juga bisa menyebabkan potensi konflik di masyarakat semakin tinggi.
GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Jawa Timur, melalui ketuanya Muhammad Ageng Dendy Setiawan memberikan sorotannya terkait perlunya pengawasan praktek money politik, agar dapat meredam potensi konflik.
"Money Politic adalah suatu elemen pendidikan politik yang kurang baik dan perlu pengawasan lebih lanjut agar masyarakat cerdas berpolitik, tidak hanya dari Bawaslu tapi juga dari segenap elemen masyarakat". Tutur pria yang juga Bendahara KOMPAK (Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi) Jatim pada Jtn.
Pria yang akrab disapa Dendy ini menjelaskan, "Peraturan KPU No 7 tahun 2015 pasal 26 ayat 3, terkait pemberian uang saat kampanye Rp.25.000 sebagai ganti bahan kampanye perlu ada pengawasan lebih lanjut agar tidak melebihi ketentuan, jika melebihi batas maka disitulah money politik ada. Kami juga akan membentuk SABER MONEY POLITIK untuk melakukan pengawasan itu", Terang, Dendy.
.
Dengan adanya pengawasan dari tim Saber money politik, DPD GMNI Jawa Timur berharap, setiap calon pemimpin atau wakil rakyat yang belum mapan secara finansial tapi mempunyai kapasitas dan kredibilitas yang baik, mampu berkontestasi secara sehat, sehingga diharapkan dapat memunculkan wakil rakyat atau kepala pemerintahan yang berintegritas dan amanah.
"Kami berharap Tim Saber Money Politic ini, bisa mengurangi orang-orang yang hanya bermodal uang namun tidak punya kapasitas yang nantinya akan berkuasa". Tegas Dendy.
"Dsini kami juga berharap, aktivis yang berkomitmen terhadap rakyat kecil juga harus mampu untuk berkontestasi, karena aktivis punya potensi yang mumpuni menjadi legislatif dan kepala pemerintahan". Pungkas Dendy dalam pers releasenya, di sekretariat GMNI Jawa Timur, Wisma Marinda. Jl. Semolowaru Indah I no. 6-7 Surabaya. (Jtn-Red)