BOGOR - Indonesia ingin ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 26 Oktober 2021.
Dalam pandangan Presiden, tahun ini bukan tahun yang mudah bagi ASEAN. “Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, dimana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden meminta agar ASEAN tidak hanyut dengan jargon-jargon yang membuat terlena. “Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN. Indonesia berharap, ucap Presiden, pada akhir tahun depan dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya tahun 2023.
“Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan Visi Baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan _concept paper_ bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpian ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini,” kata Presiden.
Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT ini adalah bahwa ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar karena rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
Presiden mengingatkan kembali saat ada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, dirinya melihat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.
“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ucap Presiden.
Keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.
“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip _non-interference_, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, _good governance_, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” kata Presiden.
Keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar
Isu terakhir yang disampaikan Presiden adalah implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP). “AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP,” kata Presiden.
Dalam kaitan inilah, tahun 2023 Indonesia akan mengadakan forum kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik. Forum ini akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai Ketua ASEAN.
“Saya mengharapkan kita terus memperkuat kerja sama dalam kerangka AOIP,” ucap Presiden.
(E S)