Pasuruan, Jawatimurnews.com
Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rembuk Masyarakat (FORMAT), dan beberapa LSM, serts LBH datangi kantor Pajak Pratama Pasuruan, aksi mereka bersatu turun ke jalan dan adakan "Demo" tanyakan soal banyaknya pegawai pajak yang belum melaporkan harta kekayaanya, untuk di Audit harta kekayaanya oleh (LHKPN) Kepala Kanwil DJP Jatim I, II, III, danjuga Audit sekitar 60 tambang serta Perusahaan, Koperasi yang diduga merugikan Negara.
Dugaan itu bernilai puluhan hingga bisa jadi Ratusan Milyar dalam 10 tahun terakhir, yang lolos dari Pajak Pendapatan PPH, PPN atas hasil produksinya serta Harta Pejabat Bupati dan Walikota Pasuruan.
Aksi demo dilakukan pada hari, Senin 13/3/2023, aksi berkumpul di titik tepat di depan kantor KPP Pasuruan Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sekitaran pagi pukul, 10.00 Wib
Dalam aksi tersebut, Polres Pasuruan Kota beserta jajarannya, danjuga Kodim Pasuruan ikut dalam pengamanan antisipasi terjadinya kericuhan.
Mereka juga sebut dugaan atas Indikasi Kegagalan Kerja Kapala KPP Pasuruan, didalam durasi orasi turun ke jalan itu juga menyebutkan meminta agar kepala KPP Pasuruan untuk mundur dari Jabatanya, karena dianggap tidak bisa melaksanakan amanah rakyat dan terkesan menindas dengan Pajak buat rakyat kecil dan membiarkan lolos Pajak yang besar dengan berbagai intimidasi, mulai mengirim SPT(Surat Pemberitahuan) pajak ke anggota LSM Format jam 8-9 malam hingga menyebut nama Bupati, Walikota, Sekjen PBNU, Kejaksaan Negeri, Polres Pasuruan dalam hubungan Whatsaap saat di konfirmasi yang tidak ada kopetensi soal materi Rencana Audensi ke Salah satu Anggota Format.
LSM Format Mengatakan isu Nasional pernyataan Mahfud MD, adanya dugaan aliran gelap 300 Triliun di Kemenkeu menjalar ke daerah, Format meminta agar adanya pemeriksaan Laporan LHKPN Kakanwil I,II,III kepada KPK juga dengan surat terbuka meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Mundur dari Jabatanya karena dianggap lalai atas kinerja yang menimbulkan masalah besar oleh Alun,
hingga terbongkar kasus pencucian uang yang sampai sekarang diperiksa KPK, serta melaporkan LHKPN Pejabat seperti Bupati dan Walikota Pasuruan, dan beberapa Jajaran Kepala Dinas dengan dugaan memiliki harta diluar kewajaran.
Dalam kesempatan itu, H. S. Samiadji mengungkapkan. "Dugaan menguapnya pajak pendapatan PPh, PPn 60 tambang di Pasuruan berkisar sampai ratusan milyar, ini patut di curigai, dan atau kinerja pegawai KPP Pajak Pasuruan yang dianggap tidak becus mengelola dengan gaji yang besar sehingga dianggap merugikan pendapatan negara, harus mundur Kepala KPP Pasuruan dari Jabatan karena tidak amanah, tidak maksimal, atau harus ada sangsi serius terkait menguapnya pajak tersbut dengan membuktikan data yang di pegangnya untuk dibacakan," ujar Ketua LPK Indonesia Bersatu
Disela-sela desakan pertanyaan beberapa LSM, LBH Ismail selaku Kepala KPP Pasuruan menyebut, bahwasanya pihaknya tidak bisa sejauh itu untuk menjelaskan karena tidak memenuhi kapasitasnya, dan ia sangat berterimakasih atas kedatangan serta ingatan atau teguran dari beberapa pihak pendemo, "ucapan terima kasih atas saran dan masukan kepada LSM Format dan peserta Demo, serta akan menyikapi laporan, pengaduan, ataupun dimana bisa membantu meningkatkan pendapatan KPP Pratama Pasuruan dan untuk Isu Nasional kami tidak punya kewenangan menjawab, kecuali hanya bisa mengklarifikasi yang dalam kewengan di Wiliyah Pasuruan". Tutup Ismail Kepala KPP Pasuruan.
Dalam aksi yang di putuskan dalam audiensi terbuka itu. Giat berakhir aman dan kondusif.
Sumber : Jtn Media Network
Pewarta : Zid
Editor : Yazid
