PASURUAN,
JAWATIMURNEWS.COM - Penyidik Unit l Subdit lll Tindak pidana korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Jatim, hinggah saat ini masih menunggu tim auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan, untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), atas dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa (Kades) Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
Sebagaimana keterangan yang disampaikan penyidik Polda Jatim, Kamis (07/03/2025) jika proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi dana desa tersebut terhambat oleh lambatnya tim auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan, dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang diduga telah terjadi kebocoran anggaran. Padahal penyidik sudah expose permintaan penghitungan keeugian keuangan negara ke Inspektorat sejak awal bulan Maret 2025 lalu.
"Kemarin tim inspektorat kami hubungi lagi. Minta untuk segera dilakukan penghitungan secepatnya sebagai langkah lanjutan agar segera P21,"kata lpda Yudha
Penyidik Tipidkor Direskrimsus Polda Jatim Ipda Yudha, juga menegaskan jika berkas hasil penghitungan atau audit dari tim investigasi Inspektorat sudah diaerahkan ke Polda Jatim. Dan memang didapat adanya potensi yang mengarah pada dugaan kerugian keuangan negara didalamnya.
"Untuk berkas hasil audit tim investigasi inspektorat sudah diserahkan ke Polda Jatim dan ditemukan potensi kerugian negara sekitar Rp 450 juta,"tegasnya.
Sementara itu tim auditor Inspektorat kabupaten Pasuruan, melalui koordinator pelaksana saat di konfirmasi terkait kendala yang jadi penghambat langkah penghitungan kerugian keuangan negara. Pihaknya kepada awak media mengatakan masih terkendala dengan kondisi lain tanpa menyebutkan secara detail kendala yang di maksud.
"Saya juga sudah dihubungi penyidik Polda Jatim mas, dan pak Inspektur juga sudah kirim surat ke bupati, itu juga termasuk permintaan pihak dari Polda, tapi belum ada jawaban,"terangnya.
Dan disinggung terkait lebih dahulu mana penanganan kasus tersebut dengan kendala lain dimaksud, pihaknya tim auditor dengan jelas mengakui bahwa lebih dulu kasus dugaan korupsi dana desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
Selain itu terdapat kejanggalan dari sikap kurang responsifnya Rachmat Syarifuddin, selaku Inspektur Inspektorat yaitu bidang pelaksana program pengawasan di daerah saat dikonfirmasi iuntuk dimintai keterangan oleh awak media pihaknya selalu menghindar dan enggan memberikan jawaban. Sehingga dapat dianggap kurang transparansi dan terkesan menutupi.
Disisi lain Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutejo, saat dikonfirmasi via chat Whatsapp pada Rabu 05/03/2025 terkait kinerja Inspektorat yang dinilai lambat dan terkesan mengulur - ngulur proses Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dana desa Wates, yang diduga telah dijadkan ajang korupsi oleh oknum Kepala Desa. Pihaknya juga enggan memberikan jawaban dan memilih bungkam tanpa memberi tanggapan apapun.
Yangmana hal tersebut menyiratkan sebuah pertanyaan besar di publik, terlebih bagi Nur, selaku pelapor dalam kasus dugaan korupsi dana desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Pihaknya dalam hal ini sangat menyayangkan sikap yang ditunjukan oleh pejabat publik yang dinilai acu tak acu mengabaikan kepentingan masyarakat untuk sebuah tanggapan konfirmasi sebagai bahan berita yang berimbang kemudian disuguhkan menjadi konsumsi informasi publik.. Terlebih menyangkut kasus dugaan korupsi yang merupakan Ekstra Ordinary Crime atau disebut tindak kejahatan sangat luar biasa.
"Tentu sangat disayangkan jika pejabat publik sekelas inspektur inspektorat dan kepala daerah enggan menanggapi saat dikonfirmasi menyangkut informasi keterbukaan publik ini bisa diasumsikan jika kondisi pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Atau jangan - jangan ada kong-kalikong saling menutupi antar pejabat publik mulai dari tingkat bawa hingga keatasnya bahasa titipan."Cetus Nur.
Menurut Nur, pelapor kasus dugaan korupsi dana desa Wates tersebut menambahkan, jika kondisi yang tampak tidak jelas itupun semakin mengkhawatirkan publik, mengingat sudah tidak lagi ada transparansi.
Selain itu Nur menambahkan, ketidakjelasan ini semakin mengkhawatirkan, mengingat tidak ada transparansi dan justru terkesan ditutupi atau dilindungi. Sehingga patut diduga ada campur tangan oknum pejabat dalam permasalahan ini.
"Jika memang inspektur inspektorat Pasuruan sudah bersurat ke bupati, kan tinggal tunggu perintahnya. kalau memang tidak ada kejelasan, ya ada dugaan campur tangan keterlibatan oknum pejabat,"ucap nur
Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan berinisial M. yang telah DILAPORKAN masyarakat ke Ditreskrimsus Polda Jatim tanggal 2 Januari 2023 dengan Laporan Informasi sebagai Pengaduan Masyarakat (DuMas) Nomor:R/LI-229/RES.3.3/2023.
Dugaan itu terkait korupsi ketahanan pangan pengadaan hewan jenis sapi perah dianggarkan sumber dari dana desa (DD) tahun 2022 senilai Rp 440.000.000,- dengan harga satuan pembelian per ekor sapi perah senilai Rp 20 juta sebanyak 22 ekor sapi perah. Modusnya memanipulasi pengadaan pembelian hewan sapi perah dengan cara menyewa sapi tetangga Rp 1 juta per ekornya.
Selanjutnya, dugaan korupsi dalam bentuk pekerjaan pemeliharaan jalan tidak terealisasi senilai Rp 60.135.000,- maupun pembangunan paving di Dusun Pasir Panjang senilai Rp 27.960.000,- yang diduga tidak sesuai spesifikasi. (Tembus Batas)
