JOMBANG – Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, pemerintah kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat normalisasi 82 kilometer saluran irigasi disaat musim penghujan langkah ini tak lain menyasar 55 titik jaringan irigasi yang tersebar di sejumlah kecamatan dan diklaim berdampak langsung pada pengendalian genangan serta kelancaran distribusi terutama air pertanian.
Dalam hal ini, pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Jombang " Bustomi " menyampaikan, total panjang saluran yang dinormalisasi mencapai 82.354 meter sedangkan pekerjaan difokuskan pada pengerukan sedimentasi dan pembersihan material yang menyebabkan pendangkalan.
“Sebanyak 55 titik sudah kami tangani. Normalisasi ini untuk mengembalikan kapasitas tampung air sekaligus pengendalian banjir,” ujar Bustomi.
Tambahnya, salah satu lokasi prioritas berada di Saluran Sekunder Menganto, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan dilokasi tersebut dikerahkan alat berat untuk mengeruk sedimentasi sepanjang 600 meter dikarenakan pendangkalan membuat aliran air tersendat sehingga memicu luapan saat curah hujan tinggi.
Selain normalisasi saluran irigasi, PUPR juga menuntaskan rehabilitasi empat unit bendung serta perbaikan mencakup penanganan retakan, kebocoran, serta penguatan tebing saluran. Optimalisasi bangunan pengambilan air dilakukan agar pengaturan debit dan pembagian air ke jaringan irigasi lebih stabil, terutama menjelang musim tanam.
Menurutnya langkah ini tidak semata-mata untuk mereduksi risiko banjir, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Infrastruktur pengairan yang berfungsi optimal dinilai mampu meningkatkan efisiensi distribusi air dan menekan potensi kehilangan debit.
“Dengan saluran yang kembali normal, air tidak meluap ke permukiman dan distribusi ke lahan pertanian tetap lancar. Manfaatnya langsung dirasakan petani dan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, pemkab Jombang menargetkan pemeliharaan berkala jaringan sumber daya air terus dilakukan guna menjaga keberlanjutan fungsi irigasi. Upaya ini menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut, dengan bertujuan risiko banjir berkurang dan ketahanan pangan tetap terjaga.(Bams/ADV)
