MOJOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Senin (30/3) di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, adaptif, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Bakorwil Bojonegoro, Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Ketua dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
"Melalui Musrenbang ini kami harapkan akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat pada setiap proses dan pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini juga menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 adalah 'Hilirisasi SDA dan Penyediaan Infrastruktur Menuju Transformasi Ekonomi Hijau dan Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.' Tema tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam sekaligus memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2027 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi daerah, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Prioritas pembangunan tahun 2027 mencakup peningkatan daya saing SDM, penguatan ketahanan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital," tegasnya.
Selain fokus pada pembangunan daerah, Bupati juga menyoroti dinamika global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian daerah. Ketegangan geopolitik internasional, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dinilai dapat memicu ketidakpastian ekonomi global.
"Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi industri, menekan UMKM, serta mempengaruhi daya beli masyarakat," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan langkah antisipatif melalui penguatan ketahanan pangan, efisiensi anggaran, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
"Langkah antisipatif dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan lokal, efisiensi energi dan anggaran, menjaga iklim investasi, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.
"Pertumbuhan ekonomi harus inklusif. Jangan sampai angka makro ekonomi tumbuh, namun daya beli masyarakat kecil tergerus," tegasnya.
Ayni juga memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya pentingnya menjaga keseimbangan struktur ekonomi daerah, peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, serta penanganan kemiskinan yang tepat sasaran melalui perbaikan akurasi data.
"Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitas harus dibarengi dengan perlindungan terhadap sektor pertanian, serta memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif," imbuhnya.
Tak hanya itu, Ketua DPRD merekomendasikan percepatan transformasi digital pemerintahan melalui integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan sektor UMKM dan pertanian sebagai penopang ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan ketangguhan bencana.
"Transformasi digital jangan hanya berhenti pada banyaknya launching aplikasi, tetapi harus terintegrasi untuk memangkas waktu pelayanan publik," ujarnya.
Dalam laporan pelaksanaan, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari rangkaian tahapan perencanaan yang telah dimulai dari Musrenbang desa, kecamatan, hingga forum perangkat daerah.
Dari sisi anggaran, proyeksi belanja RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 mencapai Rp2,61 triliun, sementara total kebutuhan anggaran mencapai Rp4,07 triliun. Hal ini menunjukkan adanya defisit sebesar Rp1,45 triliun yang perlu disikapi melalui efisiensi belanja serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penerapan prinsip penganggaran berbasis prioritas (money follow program) agar setiap alokasi anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan, guna mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.(Bams)
