MOJOKERTO - Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto Kamis, (23/7). Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi secara terintegrasi.
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, atau yang akrab disapa Gus Bupati menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dimiliki suatu instansi, melainkan dari manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui integrasi dalam satu arsitektur pemerintah digital.
"Hilangkan ego sektoral dalam pengembangan sistem informasi, jangan lagi membangun aplikasi secara sendiri-sendiri tanpa memperhatikan integrasi, seluruh proses bisnis, data, dan layanan harus terhubung dalam Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto," bebernya.
Masih dalam sesi yang sama, Gus Bupati juga menjelaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi program kerja, wajib mengacu pada data yang akurat dan terpadu. Hal ini diharapkan agar kedepannya Implementasi Satu Data Kabupaten Mojokerto dapat menyatukan standar data dan rujukan di seluruh perangkat daerah, sehingga pengambilan kebijakan bisa lebih akurat dan efektif bagi masyarakat Bumi Majapahit.
Jadikan data sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penentuan sasaran program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi harus menggunakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan yang berkualitas selalu lahir dari data yang berkualitas," imbaunya
Bupati menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus diimbangi dengan kejelasan standar layanan, mulai dari estimasi waktu penyelesaian, kecepatan respons, hingga penanganan aduan masyarakat. Tidak cukup sampai disitu, Bupati Muhammad Albarra meminta pelayanan publik agar ditingkatkan melalui penerapan service level agreement (SLA) yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya tegaskan sekali lagi, masyarakat kita saat ini menuntut kecepatan pelayanan. Mereka ingin kepastian kapan pelayanan beres, secepat apa responnya, ketersediaan sistemnya bagaimana, pemulihannya seperti apa kalau ada gangguan, hingga penyelesaian pengaduan," tandasnya pada kegiatan yang diselenggarakan di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto itu.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya, pada laporannya menjabarkan tentang langkah strategis pemerintah digital yang telah dicapai oleh Pemkab Mojokerto. Ada beberapa poin program yang sudah terfinalisasi, seperti penyusunan proses bisnis seluruh OPD dan asesmen infrastruktur jaringan FO (fiber optic).
"Penyusunan proses bisnis seluruh OPD di lingkup Kabupaten Mojokerto dan asesmen infrastruktur jaringan FO di lingkup Kabupaten Mojokerto telah done (dilaksanakan), sedangkan pelaksanaan Audit TIK, Aplikasi E-Teken, Aplikasi Mojocaakti, dan Jaringan Intra Pemerintah sedang berjalan," terang Nugraha.(Bams)
