MOJOKERTO - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto bersama KPH Tuban memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Lamongan melalui koordinasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk mendukung pengawalan program agro serta menjaga keamanan dan kondusivitas kawasan hutan. Pertemuan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan, Kamis (10/9).
Administratur Perhutani KPH Mojokerto Bima Andrayuwana mengatakan, koordinasi dengan Kejaksaan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan.
“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Lamongan, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kami juga membahas pengawalan program agro agar pelaksanaannya sesuai ketentuan serta tetap memperhatikan keamanan dan kondusivitas kawasan hutan,” ujar Bima.
Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Hendro Wasisto mengatakan, komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan dan Perhutani penting untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
“Berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan dapat dibahas bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat memberikan dukungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hendro.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah sebagai bagian dari penguatan hubungan kelembagaan antara Perhutani KPH Mojokerto, KPH Tuban, dan Kejaksaan Negeri Lamongan.(Bams)
