Dilihat 1 kali
PASURUAN – Kekuasaan memperoleh legitimasi dari rakyat, sehingga setiap kebijakan publik semestinya berpijak pada kepentingan masyarakat, bukan terjebak dalam kalkulasi politik.
Persoalan muncul ketika aspirasi warga kehilangan tempat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Saiful yang melontarkan kritik terhadap sikap pemangku kebijakan yang dinilainya tidak lagi responsif terhadap suara publik.
“Tatkala pemangku kebijakan sudah tidak mau mendengar suara rakyat. Tersandera kepentingan politik,” demikian pernyataan Saiful melalui pesan tertulis, Minggu (1/11/2026).
Kritik itu menyentuh persoalan mendasar dalam demokrasi: batas antara mandat kekuasaan dan kepentingan politik. Jabatan publik bukan ruang eksklusif untuk mempertahankan pengaruh, melainkan amanah yang menuntut keterbukaan, keberanian menerima koreksi, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan.
Dalam konteks tersebut, kritik masyarakat seharusnya menjadi instrumen evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman. Pemerintahan yang sehat membutuhkan ruang dialog agar kebijakan tidak berjarak dari persoalan riil yang dihadapi warga.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak hanya tercermin dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari kesediaan mendengar pihak yang menjadi tujuan pelayanan publik.
Sebab, ketika kepentingan politik lebih dominan daripada aspirasi masyarakat, esensi mandat demokrasi patut kembali dipertanyakan. ( SofyJtn/RH)
Provinsi-Kota-Kategori
PASURUAN
