Diduga Stres Kadispendikbud Lanjut Salahkan Kebijakan Pemerintah Benarkah Itu...?

Dilihat 1 kali

 

PASURUAN

JAWATIMURNEWS.COM - Kadispendikbud Kabupaten pasuruan ( Hasbullah ) dalam memberikan klarifikasi didepan para awak media se pasuruan kembali menuai kontroversi, Pasalnya, setelah Hasbullah mengakui bahwa pidatonya terpleset sehingga diduga melakukan ujaran kebencian ( hate speech ) terhadap insan Pers, hasbullah kini terkesan menyalahkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan.

Karena dalam dua tahun ini murid-murid mengalami Lost Teaching maksudnya penurunan dalam motivasi belajar bahkan Hasbullah menyebutkan bahwa system ini sama halnya memperkosa siswa karena dalam pembelajaran menggunakan HP ( Hand phone )

Karena menurut Hasbullah “Guru yang memberi tugas dijawab oleh Google”, model-model gini jangan diteruskan”. ungkapnya dalam memberikan klarifikasi kepada insan pers di depan kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan (20/1/2022) Pukul 11:00 wib.

Menurut beberapa nara sumber pejabat pemerintah; Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut adalah benar dan tepat untuk percepatan dalam penanganan melawan dan menanggulangi virus corona yang menyerang pernapasan manusia yang ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, China pada Desember 2019, bahkan negara-negara didunia terutama Pemerintah indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/Kb/2021 Nomor 1347 Tahun 2021

Nomor Hk.01.08/Menkes/6678/2021 Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut penjelasan dari beberapa pejabat pemerintah yang salah satunya dari mantan anggota DPR RI HALIM ALJERUKI, menilai bahwa sebagai pejabat ASN Hasbullah tidaklah tepat menjadi seorang pemimpin apalagi di Dinas Pendidikan dan Kebudaya an oleh karena selain bersikap arrogan beliau juga telah salah dalam penafsiran terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sehingga berimplikasi menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Sumber : Jtn Media Network 

(Apin/Sofi A Pratama)