Penerbitan keputusan mencabut sertifikat hak milik tanpa keputusan Pengadilan adalah perbuatan melawan Hukum

Dilihat 1 kali

@JAWATIMURNEWS.COM

BACA JUGA

• Unsur keadaan bohong atau keadaan yang tidak benar harus terpenuhi apabila menerapkan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan dalam hubungan kontrak

JAWATIMURNEWS.COM | Selasa  (26/3/2024) -  LITERASI HUKUM,-

PENCERAHAN HUKUM

Perbuatan Direktur Jenderal Agraria yang membuat surat Keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan Keputusan pengadilan dimana orang tersebut tidak turut menjadi pihak dan belum mempunyai kekuatan pasti adalah perbuatan melanggar hukum. Surat Keputusan tersebut adalah batal demi hukum. 

*Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1080 K/Sip/1973, tanggal 20 Oktober 1976 Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat hak milik berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan pasti dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, adalah batal demi hukum.* 

Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang mempertimbangkan hal ini, karena untuk menilai sah tidaknya keputusan Direktur Jenderal Agraria tersebut harus dinilai Iebih dulu keputusan Pengadilan ini

Jakarta, 7 Februari 2025

T.S & Partners Law Firm (Advocates & Legal Consultants)
Konsultasi melalui:
WA : 0852-1972-3695
Email : info.tsplawfirm@gmail.com

@Redaksi Jawatimurnews.com