Dilihat 1 kali
Pasuruan – Banjir susulan kembali menerjang kawasan Jembatan Bokwedi, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Selasa (03/03/2026) malam.
JAWATIMURNEWS
Peristiwa ini memicu sorotan tajam masyarakat, yang menduga kuat adanya kelalaian serius dalam penanganan sungai oleh instansi terkait.
Warga setempat menyampaikan bahwa selain kiriman debit air dari hulu yang besar dan deras, penyumbatan aliran sungai di bawah jembatan juga menjadi faktor utama banjir kembali meluap. Sampah sisa banjir sebelumnya disebut belum diangkat secara maksimal oleh pihak berwenang (PU SDA) Provinsi maupun Kota Pasuruan.
"Air kiriman dari atas memang cukup deras, tapi bawah jembatan tersumbat sampah dan endapan lumpur pasca banjir malam sebelumnya. Tidak ada pembersihan serius setelah banjir pertama. Akibatnya air meluap lagi,” ujar salah satu warga dilokasi.
Tak hanya soal sampah, warga juga menyoroti keberadaan balok penutup Kisdam di sisi utara jembatan yang disebut-sebut tidak pernah diangkat selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut diduga menghambat arus air, mempercepat sedimentasi, dan membuat dasar sungai semakin dangkal.
“Sudah lama balok penutup kisdam itu tidak pernah diangkat. Akhirnya arus air tertahan dan lumpur mengendap akibatnya sungai makin dangkal. Setiap hujan deras pasti rawan meluap,” tambah warga.
Merespon peristiwa tersebut seorang aktivis pemerhati kebijakan publik dari Kantor Hukum Indometro dan Rekan, menyampaikan sikap dan menyorotiKar persoalan ini yang menurutnya tidak bisa lagi dianggap sekadar faktor alam.
Oleh karenanya ia mendesak audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PU SDA, baik tingkat kota maupun provinsi.
“Ini bukan sekadar banjir kiriman. Ada dugaan pembiaran sistematis. Kalau balok kisdam tidak pernah diangkat bertahun-tahun dan sedimentasi dibiarkan, itu kelalaian serius. Harus ada audit independen terhadap PU SDA,” tegasnya.
Menurutnya jika benar terdapat unsur pembiaran berulang mengakibatkan kerugian masyarakat, maka aspek dugaan unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat perlu ditelusuri secara hukum.
“Kalau ini terjadi setiap tahun dan tidak ada langkah korektif, publik berhak curiga. Aparat penegak hukum juga perlu turun melakukan penyelidikan. Jangan sampai ada pembiaran yang merugikan warga,” tambahnya.
Adapun faktor yang disebut menjadi penyebab banjir susulan di antaranya:
Debit air kiriman dari hulu yang tinggi.
Penyumbatan sampah pasca banjir sebelumnya yang tidak diangkut.Juga
balok penutup dam di utara jembatan yang tidak pernah dibuka/diangkat.
Akibatnya yang terjadi edimentasi yang mengendap sebabkan pendangkalan sungai dan minimnya normalisasi. Juga
pengawasan rutin di titik rawan banjir yang dinilai kurang.
Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh, termasuk pengerukan sedimentasi, pengangkatan sampah, serta evaluasi teknis terhadap konstruksi kisdam yang ada di utara Jembatan Bokwedi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PU SDA terkait tudingan dan desakan audit tersebut.
Masyarakat menegaskan, jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, warga akan mengajukan laporan resmi agar persoalan ini ditindaklanjuti secara hukum dan administratif demi mencegah banjir terus berulang di kawasan tersebut.(SGL)
Provinsi-Kota-Kategori
PASURUAN
