JAWATIMURNEWS.COM
MOJOKERTO_JAWA TIMUR|
JUMAT (13/06/2025)
Pemerintah Kabupaten Mojokerto memaparkan capaian program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) tahun 2024 di hadapan panelis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan digelar secara hybrid di Smart Room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, Rabu (11/6) siang.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto M. Rizal Oktavian, Sekdakab Teguh Gunarko, tim panelis dari Pemprov Jatim, serta perwakilan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Dalam paparannya, Rizal menyampaikan bahwa angka stunting di Kabupaten Mojokerto berhasil ditekan dari 16,2 persen pada 2023 menjadi 15,3 persen tahun 2024. "Sebagian besar Kecamatan juga telah mengalami penurunan," kata Rizal di hadapan panelis.
Ia menjelaskan, penyebab utama stunting di Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh pola makan yang mencapai 87%, pola asuh 45%, dan faktor lingkungan seperti sanitasi dan paparan asap rokok sebesar 65%.
"Jadi dari 1 kasus stunting ini bisa penyebabnya ada 2 faktor, jadi tidak hanya 1 penyebab saja," terangnya.
Tahun 2026, Pemkab Mojokerto juga menargetkan menurunkan lokasi fokus (lokus) stunting di desa menjadi 19, dimana pada tahun 2025 ada 25 lokus stunting se-Kabupaten Mojokerto.
Wabup Rizal juga menjelaskan, bahwa pendanaan program penurunan stunting juga meningkat signifikan. Selain bersumber dari APBD dan APBN, Kabupaten Mojokerto juga memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, serta dukungan CSR dari perusahaan swasta.
"Dari pemetaan perangkat daerah mengaku stunting ada peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2021-2024," ujar Rizal
Tak hanya itu, dalam upaya menurunkan angka stunting diwilayahnya, Pemkab Mojokerto juga menjalin beberapa komitmen di antaranya adalah MoU dengan 18 Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto terkait pendampingan calon pengantin, serta kerja sama dengan STIKES Majapahit, STIKES Dian Husada, dan UBS PPNI untuk intervensi kesehatan.
Pemkab Mojokerto juga mengembangkan dua aplikasi pendukung yakni e-Stunting dan KERISMOJO. Aplikasi ini mencatat data penimbangan balita, laporan kegiatan TPPS, hingga realisasi anggaran dan dukungan CSR.
Data tersebut menjadi basis audit kasus stunting, termasuk untuk ibu hamil risiko tinggi. Audit melibatkan dokter spesialis anak dan ahli gizi.
Program inovatif juga diperkenalkan, salah satunya SUJU (Susu Jum’at). Program ini menyasar siswa SD dan SMP agar terbiasa mengonsumsi susu sebagai bagian dari pemenuhan gizi.
"Program SUJU ini akan bisa merubah mindset anak-anak untuk lebih suka meminum susu karena memang susu ini nanti akan ada rasa-rasa tertentu agar bisa disukai dan juga lebih membiasakan," ungkap Wabup Rizal.
Selain SUJU, ada Gema Pitu (Gerakan Masyarakat Posyandu Terpadu) dan Sinau Penting, sebuah gerakan dari Kecamatan Dlanggu yang didanai secara sukarela oleh ASN untuk membantu balita stunting.
Selain itu, program pemberdayaan berbasis pangan lokal seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pelatihan masak, serta wisata kuliner di Pacet juga jadi bagian dari strategi.
"Kami memberdayakan masyarakat lokal untuk melakukan penanaman yang sesuai untuk kebutuhan nutrisi untuk penanganan stunting. Kedua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, jadi memproses dan menjual produk lokal makanan dan pertanian," jelasnya.
Pemkab juga menggandeng pihak swasta seperti PT Multi Bintang, PT BONDVAST, PT Sun Flower Ceramics, hingga Dompet Dhuafa untuk intervensi langsung dan bantuan sosial.
Di akhir acara, Rizal menyatakan bahwa capaian intervensi spesifik dan sensitif sudah memenuhi target. Pendampingan keluarga pun sudah mencakup lebih dari 50% kecamatan secara penuh.
"Jadi evaluasi kinerja yang bisa kita lihat dari capaiannya ada peningkatan terutama yang sesuai dengan indikator pendukung dan juga capaian jenis intervensi itu sendiri," tandasnya.
Pemkab Mojokerto juga berkomitmen untuk terus memperbaiki regulasi, mengintegrasikan data sasaran, dan meningkatkan kualitas monitoring serta evaluasi program. Advokasi akan terus digencarkan agar pelibatan stakeholder seperti akademisi, ormas, dan sektor swasta semakin maksimal.
(Bams) - [Rilis Up JTN Biro Mojokerto]