Dilihat 1 kali
"Kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang, tetapi harus sesuai juga dengan undang-undang dan tidak menimbulkan perpecahan".
 @JAWATIMURNEWS.COM |
| Foto : Reza Ginting, Ketua Harian DPD PARINDRA Jawa Timur |
Surabaya-Jtn
Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelajar Indonesia Raya (DPD Parindra) Jawa Timur menolak keras sosialisasi dan deklarasi #2019gantipresiden.
Ketua Harian DPD Parindra Jawa Timur Reza Ginting, kepada Jtn menyatakan ;
"penggunaan tagar tersebut sebagai atraksi politik yang memecah belah bangsa Indonesia".
"Kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang, tetapi harus sesuai juga dengan undang-undang dan tidak menimbulkan perpecahan".
Disampaikan juga oleh Reza Ginting, "Pendidikan politik harusnya mendewasakan masyarakat, bukannya malah membenturkan dengan isu SARA,"
"Jawa Timur sudah cukup kondusif dan sangat menerima perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harusnya menjadi contoh di berbagai daerah lain, bukan malah dirusak dengan tagar-tagar yang tidak perlu.". Tegasnya. (Jtn-Red)
Punya Produk UKM/PIRT, pasang iklan disini Rp.100.000/Tahun klik gambar dibawah
KOTA-PROPINSI-KATEGORI
O P I N I
.jpg)
.jpg%20:height=)