PASURUAN_JAWA TIMUR
JAWATIMURNEWS.COM - Berawal adanya program Vaksinasi di SDN Rejosalam II, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, yang digelar pada Minggu lalu, di Bulan Januari Tahun 2022, yang tentu terlepas dari edaran Pemerintah, tentang himbauan agar tidak ada Interversi ataupun paksaan serta penekanan didalam pelaksanaannya.
Diketahui Vaksinasi dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Kelas 6 (Enam) bekerjasama dengan Puskesmas setempat dan disosialisasikan kepada para orang tua wali peserta didik.
Namun saat pelaksanaan, didapati hampir keseluruhan peserta didik di Kelas 1 (Satu) yang tidak mengikuti Vaksinasi tersebut, akibatnya hal itu berdampak terhadap proses belajar mengajar Offline yang tidak merata diterapkan di SDN Rejosalam II, yang mana diketahui hanya Kelas satu yang tidak diberlakukan pembelajaran tatap muka tersebut.
Alhasil terjadi kesenjangan sosial antar peserta didik, yang memicuh adanya kontroversi serta saling tuding antara orang tua wali dengan pihak sekolah, yang menduga tanpa bukti jelas, praduga tak bersalah dilontarkan pihak sekolah jika kelas satu tidak ikut Vaksinasi lantaran adanya provokasi dari salah satu orang tua wali peserta didik.
Mendengar hal tersebut, beberapa orang tua wali peserta didik kelas satu SDN Rejosalam II, antara lain Sidiq Maulana Ibrahim, orang tua wali sikembar Riski dan Wakkapi dengan Perangkat Desa Rejosalam juga merupakan orang tua wali silaturahmi ke pihak sekolah tepatnya Rabu 26 Januari 2022 Pagi, guna memintah kejelasan kepala sekolah SDN Rejosalam II.
Tidak sendiri mereka didampingi oleh Abdul Kholik, selaku pegiat fungsi kontrol sosial dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LSM-PENJARA INDONESIA) DPC Pasuruan, selaku Devisi Humas Bidang Pemberdayaan Masyarakat khususnya diwilayah Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
Ditemui langsung kepala sekolah Abdul Kholik, mengatakan maksud kedatangannya bersama beberapa orang tua wali khususnya dari kelas satu tersebut, sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan wali murid atas adanya kesalahpahaman yang terjadi pasca dilaksanakan Vaksinasi dan mengakibatkan miss serta kesenjangan sosial.
Kendatipun demikian menurutnya jika menilai secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dipaksakan."Harapan saya jangan sampai ada indikasi atau upaya Intervensi dan pemaksaan atau penekanan dalam pelaksanaannya. Apalagi Vaksinasi ini dilingkungan pendidikan. Karena secara konstitusional Hak atas Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah wajib memenuhinya. Halnya ditegaskan dalam perundang-undangan yang berlaku," Jelas Kholik.
Namun sebelum itu Abdul Kholik, mengajak kepala sekolah menuju beberapa tempat dilingkungan SDN Rejosalam II, yang dinilai kurang layak atau tidak memenuhi syarat kesehatan, yaitu tempat cuci tangan yang sudah kumuh dan kosong, papan informasi yang usang dan kotor serta beberapa tempat lainnya yang dinilai sangat tidak layak dicerminkan dilingkup pendidikan terlebih masa pandemi.
"Jika dikenankan selaku lembaga kontrol sosial saya akan membantu untuk memberikan fasilitas yang layak memenuhi syarat kesehatan, sehingga SDN Rejosalam II ini, benar-benar dinyatakn layak dan siap dalam melaksanakan tahap belajar mengajar tatap muka atau Offline ditengah pandemi masih mengancam," Imbuh Kholik.
Sementara itu terkait pemberlakuan tahap belajar mengajar Offline yang saat ini dilaksanakan di SDN Rejosalam II, dari mulai TK hingga kelas enam, hanya kelas satu yang diberlakukan daring, pihak kepala sekolah mengaku jika pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait.
"Iya pak jadi terkait hal itu, rencananya baru besok kita akan koordinasikan dengan dinas," Ujar Kepala Sekolah.
Menyikapi hal tersebut, berdasar pada pengakuannya didapati adanya kinerja yang dinilai kurang profesional dari kepala sekolah SDN Rejosalam, karena program vaksinasi sudah digelar namun pihak sekolah belum atau tidak ada pemberitahuan atau koordinasi dengan pihak dinas terkait.
"Lantas bagaimana jika hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat dilaksankan Vaksinasi itu. Dan siapa yang bertanggung jawab," Pungkas Abdul Kholik
Sumber : Jtn Media Network
(Edy Sofyan)