Sekretaris DPD KNPI Jawa Timur "No-Politik SARA, Yes Politik Program Pilpres 2019"

Dilihat 0 kali

Foto: Sekretaris DPD KNPI Jawa TImur Sholikhul Huda, M.Fil, I

Surabaya-Jtn
"Tahapan proses pendaftaran Capres-Cawapres di  KPU RI sudah selesai, ada dua pasangan yang resmi mendaftar yaitu pasangan Joko Widodo- Makruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga S Uno".

"Walaupun dalam proses penentuan Cawapres di masing - masing pihak penuh dengan tarian dan drama politik yang  menegangkan, sehingga rakyat begitu antusias menunggu detik - detik penentuan, yang terjawab sudah dengan adanya dua pasangan tersebut, " demikian di katakan  Sekretaris DPD KNPI Jawa Timur Sholikhul Huda, M.Fil, I kepada Jtn.

Disampaikan juga olehnya "Kita sebagai rakyat indonesia hari ini senang atau tidak, terima atau tidak terima, ideal atau tidak, yang pasti realitas politik hari ini kita disuguhkan dua pasangan Capres- Cawapres yang diantara dua pasangan tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing masing".

"Hal itu adalah wajar, tinggal kita mengambil pilihan berdasarkan apa?, kita bebas menentukan pilihan kita dan di jamin undang- undang". Tegasnya.

"Maka hemat saya, dalam konteks realitas politik menuju Pilpres 2019, diperlukan kepada kedua Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mendorong politik PROGRAMATIK, yaitu gerakan politik yang berbasis dan berpijak pada realitas persoalan rakyat Indonesia dan kebutuhan yang dibutuhkan rakyat," tambahnya.

"Persoalan yang sangat penting yang harus segera diberikan solusi diantaranya;  persoalan kebijakan politik luar negeri yang sering terkooptasi,  pengembangan ekonomi-pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia, dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi".

"Peningkatan kualitas SDM dikalangan pemuda Indonesia di era disruption,  persoalan Narkoba, pengelolahan SDA Indonesia untuk rakyat Indonesia. persoalan perkebunan, pertambangan, perhutanan, energi, air dan pertanian yang selama ini pengelolahanya masih kurang pro rakyat, itu semua harus segera dicarikan solusinya," urainya lebih dalam.

Ketika ditanyakan bagaimana seharusnya para elit politik kita memainkan peranan politiknya dalam Pilpres nanti,  Sholikh menyampaikan; "kita seharusnya bukan lagi politik SARAISME (politik identitas), yaitu meraih simpati politik pada wilayah identitas kultural yang itu kita tidak bisa memilih karena itu sudah pemberian Tuhan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan".

"Semisal status suku, ras, agama dan golongan, merupakan wilayah pribadi dan pemberian Tuhan yang kita tidak bisa memilih," tuturnya.

Masih di sampaikan olehnya, "gerakan No-Politik SARA, Yes Politik Program Pilpres 2019, menjadi sangat penting sebagai bagian dari edukasi politik rakyat Indonesia.," tegasnya.

"Sehingga rakyat tahu arah pembangunan Indonesia kedepan dan bisa menjadi referensi pertimbangan memilih pemimpin Indonesia". Imbuh Sholikh.

"Dan diharakan dengan program - program  yang di tawarkan oleh kedua pasangan calon presiden dan calon  wakil presiden kita nantinya, juga akan mendorong pada pendiskusian di masyarakat lebih produktif dan cerdas, yang tidak lagi mendiskusikan persoalan identitasnya, " pungkasnya. (Jtn-Red)