-->
Pasang Iklan/Promo/Launching Produk/Langganan Pemberitaan/Realease/Press Conference/100 Berita Peristiwa Ter Update Setiap hari








Loading

Jacob Ereste : Membangun Ibu Kota Negara Nusantara Hendaknya Meniupkan Ruh, Semangat dan Ketangguhan Bangsa Yang Mandiri, Berdaulat dan Berkepribadian

- Tuesday, January 25, 2022
Dilihat 0 x

 



SELAMAT PAGI JTN

JAWATIMURNEWS.COM - Istilah "Nusantara" secara spesifik merujuk kepada kepulauan Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam kitab Negarakertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit; yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan. Lalu pada tahun 1900-an istilah Nusantara diangkat kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka sebagai pelanjut Hindia Belanda.

Sekalipun nama Kepulauan Hindia disetujui untuk digunakan sebagai nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Nusantara tetap diabadikan sebagai sinonim untuk kepulauan Indonsia. Penggunaan istilah ini pada zaman kuno dipakai untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Melayu. Namun penggunaam Nusantara kemudian hanya untuk merujuk wilayah kepulauan Indonesia secara khusus.

Konsep negara dalam tananan Kerajaan Jawa pada abad ke-13 hingga ke-15, raja adalah Dewa dan yang memerintah juga penjelmaan dari dewa. Karena itu, daerah kekuasaan kerajaan Jawa pada umumnya memancarkan konsep kekuasaan dewa. Dan kerajaan Majapahit sering dipakai sebagai rujukannya. Karena itu negara dalam persepsi kerjaan Jawa menjadi tiga bagian wilayah; (1) Negara Agung merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah. (2) Mancanegara sebagai daerah-daerah yang dimaksudkan dari daerah yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya, tetapi sudah berada di daerah perbatasan.  Lalu (3) Nusantara, yaitu pulau-pulau yang berada di sekitarnya namun tetap dalam pengaruh budaya Jawa tetapi masih dapat diklaim sebagai daerah taklukan yang ditandai dengan pemberian upeti. 

Sumpah Palapa yang diserukan Maha Patih Gajah Mada diantaranya tidak akan menghentikan puasanya, sebelum menaklukkan pulau-pulau lain yang ada di sekitarnya. Dalam Kitab Negarakertagama mencantumkanwilayah Nusantara, meliputi wilayah Indonesia sekarang termasuk Malaysia, Singapura, Brunei da sebagian kecil Filipina Selatan. Seperti Mindanao sebagai pulau terbesar kedua di Filipina dan salah satu dari tiga kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. 

Logikanya pun, Mindanao yang terletak di bagian selatan Filipina, adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim dan suku Moro serta etnis lainnya seperti Marano, Tausug, Bugis, Bajo dan Sangir. Kisah semasa peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh berbagai faksi Muslim selama lima abad di Mindanao melawan para penguasa. Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang dan Filipina sendiri belum pernah berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Negara Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. 

Kebanyakan sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Maha Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dulu – 50 tahun sebelumnya -- oleh Kertanegara pada tahun 1275. Karena sebelum itu sudah dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara oleh Raja Singasari. Adapun makna Dwipantara sendiri adalah kata dalam bahasa Sanskerta untuk menyebut kepulauan yang ada diantaranya. Maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" merupakan sinonim dari apa yang dimaksud oleh "nusa" yang bermakna "pulau".  Sejarah juga menyebutkan bila Kertanegara sesungguhnya memiliki wawasan persatuan untuk kerajaan-kerajaan Asia Tenggara berada dibawah kerajaan Singhasari, terutama untuk menghadapi ancaman serangan bangsa Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. 

Atas dasar itu Kertanegara meluncurkan Ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Pada awalnya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer, akan tetapi belakangan ekspedisi dapat dipahami lebih bersifat diplomatik untuk menunjukkan kekuatan dan kewibawaan dalam menjalin persahabatan untuk kemudian membangun persekutuan dengan kerajaan Malayu Dharmasraya. Sebagai pertanda persahabatan itu, Kertanegara berkenan memberi persembahan berupa Arca Amoghapasa sebagai hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Dan sebagai balasannya raja Melayu mengirimkan putrinya; Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa.

Penggunaan istilah Nusantara pada tahun 1920-an oleh Ki Hajar Dewantara dengan mengusulkan agar penggunaan istilah "Nusantara" untuk menyebut wilayah Hindia Belanda, karena dianggap tidak memiliki unsur Bahasa asing dan juga karena Belanda lebih suka menggunakan istilah Indieyang menimbulkan keracuan dengan literatur bahasa untuk menunjuk identitas bangsa, yakni India.

Ketika akhirnya "Indonesia" ditetapkan sebagai nama kebangsaan bagi negara independen sebagai pelanjut dari Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Istilah ini kemudian tetap lestari dipakai sebagai sinonim bagi "Indonesia", dan dipakai dalam berbagai hal yang utamanya berkaitan dengan kebangsaan, contohnya yakni baik dalam pengertian kebudayaan, antropo-geografik, maupun politik seperti dalam konsep wawasan Nusantara yang terus dipelihara dan diterapkan sampai sampai hari ini di Indonesia.

Begitulah ikhawal wawasan Nusantara dijadikan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional ini menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasional, meliputi pandang geopolitik Indonesia. Namun secara harfiah, arti dari  wawasan nusantara adalah konsep kepulauan. Dan secara kontekstual istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia, yaitu cara pandang bagi bangsa Indonesia memposisikan diri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan (Wikipedia.0rg). Lebih dari itu, wawasan nusantara berkaitan dengan dasar ideologi dan konstitusional sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Implementasinya mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Karena secara sosio-budaya bangsa Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dalam tata kehidupan berbangsa terkait dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar. Intinya, bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemaham terhadap wawasan nusantara guna mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Karena tujuan utama bangsa harus mendalami pemaham wawasan nusantara agar segenap warga bangsa Indonesia dapat menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dengan budi yang luhur yang bermartabat dalam tata pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia.

Agaknya, semangat seperti itu yang sedang diadopsi oleh pemerintahan Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dengan nama Nusangtara. Nusantara adalah sebutan nama bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Nusantara sendiri berasal dari kata nusa artinya pulau dan antara yang berarti luar atau seberang. Informasi yang diperoleh bahwa Presiden Joko Widodo memilih Nusantara untuk menjadi nama ibu kota negara (IKN) yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu diantara 80 nama lain yang diajukan. Penjelasan yang kemudian beredar, alasannya karena  Nusantara sudah dikenal sejak dulu, ikonik di kalangan internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Konon kisahnya dipilihnya nama Nusantara untuk IKN yang bari di Penajam, Kalimantan Timur itu sudah dirembuk oleh para ahli bahasa, ahli sejarah dan mereka yang dianggap memiliki otoritas untuk memberikan pemahaman-- knowledge – hingga mampu memilih nama yang paling tepat dan pas untuk Ibu Kota Negara Indonesia yang baru itu.

Meski DPR RI dan pemerintah RI merasa poerlu membela diri terkait tudingan pembahasan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang disebut ugal-ugalan dikebut dan minim adanya partisipasi publik (CNN Indonesia, Sabtu, 15 Jan 2022). DPR memang menargetkan RUU IKN disahkan pada 18 Januari mendatang, sementara Panitia Khusus (Pansus) baru ditetapkan pada 7 Desember. Artinya, dari Pansus terbentuk sampai target pengesahan, pembahasan RUU IKN hanya memakan waktu satu bulan. Sedangkan menurut  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pembahasan RUU IKN juga sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan, baik DPR maupun pemerintah juga telah bersama-sama mencari solusi terhadap kebutuhan dalam RUU IKN, meski sebutan Nusantara untuk nama IKN itu baru menyusul kemudian.

Semoga saja sebutan Nusantara tidak cuma sekedar nama tempelan belaka, tetapi sungguh-sungguh bermakna filosofis, ideologis, geografis dan strategis bagi bangsa dan negara Indonesia untuk merengkuh Kembali kejayaan suku bangsa Indonesia yang kemudian sepakat untuk merdeka menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga apa yang diidealkan oleh Sang Maha Patih Gajah Mada itu dahulu tingga sebagian lagi daerah dan wilayah yang belum bergabung dengan Indonesia. Meski tidak dalam bentuk fisik, sangat mungkin dalam wujud semangat serta kesamaan pemikiran dalam menghadapi dominasi kekuasaan bangsa asing yang tamak dan rakus.

Idealnya memang membangun Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara yang gagah itu hendaknya benar-benar memiliki ruh, semangat dan ketangguhan tekad Bangsa Nusantara yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian mulia. Bukan pamrih bisnis seperti yang mulai jadi pembicaraan banyak orang mulai dari harga lahan disekitarnya yang sudah menjadi miliki segelintir orang. Karena bisa dibayang, minimal sekitar 466 triliun rupiah duit akan ditumpahkan di IKN Nusantara itu dengan luasan lahan 40 ribu hektar, tentu tak bisa dibilang sedikit jumlahnya. Jumlah penduduk di kota baru itu nanti diperkirakan oleh Bappenas sedikitnya akan menayerap 1,5 juta orang. (Tenpo, 29 April 2019)

Belum lagi kegundahan sejumlah guru besar dan para ilmuwan serta akademisi yang sedang memperisiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ikhwal UU Tentang IKN yang dianggap sungsang itu, persis seperti proses persiapan dan pembahasan serta pengesahan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang hingga kini akhirnya menggantung nasib kaum buruh jadi tidak menentu. Karenanya, sekali lagi, nawaitu dalam membangun Ibu Kota Negara Nusantara itu hendaknya dapat meniupkan ruh, semangat dan ketangguhan bangsa Nusantara yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian, sehingga keberkahan bisa mendatangkan manfaat bagi banyak orang, bukan untuk orang per orang saja yang menikmatinya.

Banten, 24 Januari 2022



Sumber : Jtn Media Network 

(Apin)


 

Start typing and press Enter to search

a