KEDIRI_JAWA TIMUR
JAWATIMURNEWS.COM - Puluhan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Kediri. Sejumlah tuntutan yang disuarakan menolak perpanjangan jabatan dan tiga periode jabatan presiden, Senin (11/4/2022).
Aksi mahasiswa dari program studi diluar domisili lampu utama (PSDKU) Universitas Brawijaya Kediri mendapat penjagaan dari aparat kepolisian Polres Kediri Kota
Mereka membawa delapan poin tuntutan untuk segera dipenuhi oleh pemerintah. Di antaranya soal kenaikan harga minyak goreng dan BBM hingga menolak penundaan pemilu serta tiga periode Joko Widodo.
Korlap aaksi, Chanifan, menjelaskan, pihaknya melaksanakan aksi atas inisiatif sendiri tanpa ditunggangi adanya pihak lain dan atas kepentingan masyarakat.
Bahkan dalam melakukan aksi demo, sengaja olehnya tidak menemui, anggota DPRD Kota Kediri sebagai bentuk ketidakpercayaan para pendemo terhadap kepemimpinan pemerintahan saat ini.
”Bahwa kami hanya ditunggangi oleh kepentingan rakyat dan masyarakat, adapun kami tidak melakukan dialog dengan parlemen adalah bentuk mosi tidak percaya kami,” ujarnya.
Dilokasi yang sama, Presiden Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri, Muhammad Rizky Fadilah, menjelaskan, berikut delapan poin tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam demo 11 April 2022 di gedung DPRD Kota Kediri yakni :
” Pertama mendesak pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng, menuntut untuk mensubsidi minyak goreng serta melakukan pendistribusian yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,
Kedua menuntut pemerintah mengusut praktik penimbunan dan penyelendupan minyak goreng. Serta menindak sampai jera pelaku yang bermain dalam pengendalian stok minyak nasional,
Ketiga mengutuk keras atas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode dengan krisis ekonomi dan negara yang carut marut,
Keempat menuntut untuk mengkaji ulang kenaikan harga BBM non subsidi jenis pertamax serta menolak rencana kenaikan harga gas elpiji 3 Kilogram,
Kelima, menuntut pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok,
Keenam, menuntut keras penundaan mega proyek IKN yang dinilai belum diperlukan mengingat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Serta perlu adanya pengkajian ulang Undang-undang IKN termasuk pada pasal bermasalah dan dampak aspek yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, ekonomi, sosial, ekologi, politik serta kebencanaan.
Ketujuh, menuntut pemerintah untuk fokus pada persoalan-persoalan bersama seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, perbaikan pelayanan publik serta yang menjadi faktor-faktor kesehjateraan masyarakat Indonesia.
Kedelapan, memulihkan hak-hak masyarakat dengan mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat sebagaimana yang telah dimandatkan dalam konstitusi Republik Indonesia,” ujarnya.
Untuk diketahui, selama berjalanya aksi demo, arus lalulintas di Jl Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, hanya bisa dilalui untuk kendaraan roda dua. Karena kendaraan roda empat dan kendaraan bertonase besar dialihkan kejalur lain.
Aksi berakhir dengan damai dan aman berkat kawalan petugas gabungan gabungan dari Polri dan TNI dan membubarkan diri pukul sekitar 11.32 WIB.
Sumber : Jtn Media Network
(Solihudin yunus)